Banda Aceh, 10 Mei 2026 — Kegiatan dialog warga bertajuk “Suara Warga Mendengar Suara, Membangun Kota dengan Kolaborasi Warga” berlangsung di Pendopo Wali Kota Banda Aceh dan mendapat sambutan langsung dari Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal. Kegiatan ini menjadi ruang pertemuan antara masyarakat sipil, komunitas, dan pemerintah daerah untuk membahas berbagai isu strategis pembangunan kota secara partisipatif dan inklusif.
Forum ini difasilitasi oleh Gerak Aceh dan diikuti oleh Aceh Women’s for Peace Foundation (AWPF), serta lebih dari 30 komunitas dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Pertemuan turut dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekretaris Daerah, serta para asisten pemerintah kota.
Dalam sambutannya, Wali Kota Banda Aceh menegaskan pentingnya mendengarkan suara warga sebagai bagian dari pembangunan kota yang inklusif, kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Forum ini juga dipandang sebagai langkah awal untuk memperkuat dialog berkelanjutan antara pemerintah dan warga dalam merumuskan solusi atas berbagai persoalan sosial di Kota Banda Aceh.
Isu Pendidikan Inklusif Menjadi Sorotan
Dalam sektor pendidikan, peserta menyoroti masih terbatasnya fasilitas dan tenaga pendidik untuk sekolah inklusif. Sarana dan prasarana pendukung pendidikan inklusif dinilai belum merata di seluruh sekolah. Meski demikian, beberapa praktik baik telah mulai dikembangkan, termasuk penyediaan ruang tantrum di SD Negeri di Banda Aceh yang dinilai telah memberikan dampak positif, baik bagi anak disabilitas maupun siswa lainnya.
Pemerintah Kota Banda Aceh juga disebut tengah menyusun roadmap pendidikan inklusif dan telah mengembangkan dashboard digital pendidikan serta pemetaan profil guru untuk mendukung penguatan sumber daya manusia di sektor pendidikan. Kolaborasi antara komunitas disabilitas dan pemerintah dinilai telah memberikan perkembangan yang lebih baik dalam mendorong inklusivitas di sekolah-sekolah.
Beberapa persoalan yang masih menjadi perhatian antara lain belum meratanya guru pendamping inklusi, praktik pungutan liar, serta kasus perundungan (bullying) di lingkungan sekolah. Sebagai langkah perbaikan, pemerintah mendorong penguatan sarana sekolah inklusif dan penerbitan surat edaran larangan pungutan liar di sekolah. Upaya tersebut dinilai mulai meningkatkan akses pendidikan, meski penguatan kapasitas guru pendamping masih sangat dibutuhkan.
Pelayanan Kesehatan Perlu Transparansi dan Pemerataan
Pada sektor kesehatan, warga menyampaikan perlunya perbaikan ruang layanan kesehatan agar lebih nyaman dan inklusif. Selain itu, masyarakat juga menyoroti layanan yang belum merata, keterbatasan transparansi layanan, serta sistem data dan BPJS yang dinilai belum optimal.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh menyampaikan bahwa saat ini terdapat 1.259 tenaga kesehatan yang mendukung pelayanan publik, disertai penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), peningkatan fasilitas kesehatan, serta edukasi kesehatan kepada masyarakat.
Masyarakat mengakui adanya peningkatan layanan kesehatan, namun tetap menekankan pentingnya transparansi layanan dan validasi data penerima manfaat agar layanan kesehatan dapat diakses secara lebih adil dan tepat sasaran.
Isu Ekonomi dan Penguatan UMKM
Dalam pembahasan sektor ekonomi, komunitas dan warga menyoroti masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, termasuk keterbatasan akses modal usaha dan kapasitas sumber daya manusia.
LSK Mahira dalam forum tersebut menyampaikan adanya dukungan akses pembiayaan usaha mikro tanpa agunan hingga Rp2 juta dengan syarat kepemilikan akta kelahiran. Program ini dinilai dapat membantu masyarakat kecil untuk memulai usaha produktif.
Pemerintah Kota Banda Aceh juga memaparkan realisasi intervensi ekonomi sebesar Rp167,7 miliar melalui 1.197 proyek dan program, termasuk dukungan UMKM dan pelatihan keterampilan masyarakat. Program-program tersebut dinilai telah mendorong peningkatan aktivitas ekonomi warga, meskipun akses pasar dan permodalan masih menjadi tantangan yang perlu diperkuat ke depan.
Mendorong Kolaborasi Berkelanjutan
Pertemuan ini menghasilkan berbagai masukan strategis dari warga yang diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan dan pelayanan publik di Kota Banda Aceh. Para peserta juga mendorong agar forum serupa dapat dilanjutkan secara berkala sebagai ruang dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, komunitas perempuan, kelompok disabilitas, dan warga dinilai menjadi kunci penting dalam mewujudkan Banda Aceh yang inklusif, adil, dan berpihak pada kebutuhan seluruh masyarakat.