Kategori: Pers Release

Bener Meriah, 18 Oktober 2026 – Aceh Women’s for Peace Foundation (AWPF) melaksanakan kegiatan Public Hearing dan Kampanye Kesetaraan Gender di Desa Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, pada Minggu (18/10/2026). Kegiatan ini menjadi ruang dialog dan edukasi masyarakat untuk memperkuat pemahaman tentang kesetaraan gender serta mendorong keterlibatan perempuan dalam kehidupan sosial, pembangunan, dan pengambilan keputusan di tingkat desa.

Direktur AWPF, Irma Sari, S.HI., menyampaikan rasa senangnya dapat hadir dan bertemu langsung dengan masyarakat Desa Jamur Ujung. Menurutnya, pertemuan dan dialog bersama masyarakat desa merupakan bagian penting dari upaya membangun kesadaran kolektif tentang kesetaraan gender dan perlindungan perempuan.

“Saya senang sekali bisa hadir di Desa Jamur Ujung dan bertemu langsung dengan masyarakat. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang berbagi informasi, tetapi juga membuka ruang diskusi bagi perempuan dan masyarakat untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, serta harapan mereka tentang kehidupan yang lebih setara dan bebas dari kekerasan,” ungkap Irma.

Dalam kegiatan ini, kesetaraan gender dibahas sebagai prinsip yang memberikan kesempatan, akses, partisipasi, dan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Masyarakat diajak memahami bahwa perempuan memiliki hak dan kapasitas yang sama untuk menyampaikan pendapat, terlibat dalam musyawarah desa, mengakses sumber daya, serta berkontribusi dalam pembangunan.

Public hearing juga menjadi momentum untuk memperkuat dialog antara masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai berbagai tantangan yang masih dihadapi perempuan, termasuk keterbatasan ruang partisipasi, ketimpangan peran dalam pengambilan keputusan, serta pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan terhadap perempuan dan anak.

AWPF memandang bahwa kesetaraan gender bukan hanya menjadi tanggung jawab perempuan, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dukungan pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, laki-laki, dan kelompok perempuan sangat diperlukan untuk membangun perubahan sosial yang lebih adil dan inklusif.

Melalui kegiatan ini, AWPF berharap tumbuh kesadaran dan komitmen bersama di Desa Jamur Ujung untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan dalam menyampaikan aspirasi, mengambil keputusan, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan proyek “Kepemimpinan Perempuan untuk Ketahanan Ekonomi dan Perlindungan Penyintas Kekerasan Berbasis Gender” yang dilaksanakan AWPF di Kecamatan Wih Pesam dan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dengan dukungan Canada Fund for Local Initiatives (CFLI), Pemerintah Kanada.

Banda Aceh, 16 Oktober 2026 – Aceh Women’s Peace Foundation (AWPF) turut hadir dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Rencana Aksi Daerah Gender dan Perubahan Iklim (RAD GPI) Kota Banda Aceh yang berlangsung pada Jumat, 16 Oktober 2026, di Hotel Muraya, Banda Aceh.

Dalam kegiatan tersebut, AWPF turut memberikan masukan terhadap rancangan RAD GPI sebagai bagian dari upaya mendorong kebijakan perubahan iklim yang responsif gender, inklusif, dan berkeadilan. Masukan yang disampaikan diharapkan dapat memperkuat perspektif gender dalam perencanaan aksi perubahan iklim, termasuk memastikan kebutuhan, pengalaman, dan peran perempuan menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan daerah.

Perempuan memiliki peran strategis dalam menjaga lingkungan, membangun ketahanan komunitas, serta menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Namun, perempuan dan kelompok rentan juga dapat menghadapi tantangan yang berbeda akibat perubahan iklim. Oleh karena itu, kebijakan dan program aksi iklim perlu mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan mereka, sekaligus membuka ruang partisipasi yang bermakna dalam proses pengambilan keputusan.

Konsultasi publik ini menjadi ruang dialog bagi para pemangku kepentingan untuk berbagi pandangan, pengalaman, dan rekomendasi guna menyempurnakan rancangan RAD GPI Kota Banda Aceh agar lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

AWPF mengapresiasi proses kolaborasi yang telah dibangun dalam penyusunan dokumen ini. Diharapkan berbagai masukan dari organisasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya dapat diakomodasi dalam penyempurnaan rancangan RAD GPI hingga ditetapkan menjadi Peraturan Wali Kota (Perwal).

Melalui partisipasi ini, AWPF menegaskan pentingnya memperkuat keterlibatan perempuan dalam kebijakan perubahan iklim, sehingga upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat berjalan secara lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Mendorong aksi iklim yang berkeadilan gender berarti memastikan perempuan tidak hanya menjadi kelompok yang terdampak, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan dan solusi perubahan iklim.

Jakarta, 9 Oktober 2026 — Pemenuhan hak perempuan, anak, dan kelompok rentan membutuhkan perhatian berkelanjutan, terutama dalam situasi pascabencana yang meningkatkan kebutuhan akan perlindungan dan pemulihan. Untuk mendorong perhatian bersama terhadap isu tersebut, Aceh Women’s for Peace Foundation (AWPF) melakukan diskusi bersama perwakilan Kedutaan Besar Kerajaan Belgia di Jakarta pada Jumat, 9 Oktober 2026.

Pertemuan yang berlangsung di kantor Kedutaan Besar Kerajaan Belgia ini merupakan agenda terakhir dalam rangkaian roadshow AWPF di Jakarta. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya AWPF membangun komunikasi dan memperkuat jejaring dengan mitra internasional untuk menyampaikan situasi serta kebutuhan perempuan, anak, dan kelompok rentan di Aceh, khususnya setelah bencana.

AWPF diwakili oleh Direktur AWPF, Irma Sari, S.HI; pendiri sekaligus pengurus AWPF, Fenny Silfia Putri; dan Rizky Ardilla, staf AWPF yang mewakili perspektif orang muda. Sementara itu, pertemuan tersebut dihadiri oleh Roy Verelst, Wakil duta Besar Kerajaan Belgia dan Ibu Ganesa diplomat kedutaan Belgia di Jakarta Dalam diskusi tersebut, Direktur AWPF, Irma Sari, S.HI, menyampaikan gambaran mengenai kondisi pemenuhan hak perempuan, anak, dan kelompok rentan di Aceh. Ia menekankan bahwa dampak bencana tidak berhenti ketika masa tanggap darurat berakhir. Masyarakat terdampak masih membutuhkan dukungan untuk memulihkan kehidupan, memperoleh akses terhadap layanan dasar, serta mendapatkan perlindungan yang memadai.

Irma juga menyoroti persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih menjadi tantangan serius di Aceh. Situasi ini membutuhkan penanganan yang komprehensif, mulai dari pencegahan, pendampingan korban dan penyintas, dukungan psikososial, akses terhadap layanan hukum, hingga penguatan mekanisme perlindungan di tingkat komunitas.

“Pemenuhan hak perempuan, anak, dan kelompok rentan harus menjadi bagian penting dari proses pemulihan pascabencana. Kita tidak bisa hanya berfokus pada pemulihan fisik dan ekonomi, tetapi juga harus memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan dari kekerasan, akses terhadap layanan yang dibutuhkan, serta kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan,” ujar Irma.

Menurut AWPF, upaya perlindungan dan pemulihan tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan dukungan dan kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, lembaga layanan, serta mitra internasional agar kebutuhan kelompok rentan dapat ditangani secara berkelanjutan.

Melalui pertemuan ini, AWPF berharap isu pemenuhan hak perempuan, anak, dan kelompok rentan di Aceh mendapatkan perhatian yang lebih luas. AWPF juga mendorong terbukanya ruang dialog dan peluang kolaborasi dengan mitra internasional untuk mendukung program perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan masyarakat terdampak bencana.

Rangkaian roadshow AWPF di Jakarta menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi masyarakat sipil, menyampaikan realitas yang dihadapi perempuan dan kelompok rentan di Aceh, serta membangun solidaritas lintas negara untuk mendorong pemenuhan hak asasi manusia yang lebih inklusif.

AWPF meyakini bahwa pemulihan pascabencana yang berkeadilan harus memastikan setiap orang, khususnya perempuan, anak, dan kelompok rentan, dapat hidup aman, bermartabat, serta memperoleh hak dan perlindungan yang setara.

Aceh Women’s for Perempuan Berdaya, Masyarakat Damai.

Jakarta, 8 Oktober 2026 — Pemulihan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan pembangunan kembali infrastruktur, tetapi juga memastikan bahwa perempuan, anak, dan kelompok rentan mendapatkan perlindungan serta akses terhadap dukungan yang mereka butuhkan. Berangkat dari perhatian tersebut, Aceh Women’s for Peace Foundation (AWPF) mengadakan diskusi bersama Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Pertemuan ini menjadi ruang untuk bertukar informasi mengenai kondisi terkini perempuan, anak, dan kelompok rentan yang terdampak bencana di Aceh, termasuk tantangan yang masih dihadapi dalam proses pemulihan. Diskusi berlangsung secara terbuka dan konstruktif, dengan menekankan pentingnya perhatian terhadap kebutuhan kelompok yang paling terdampak.

AWPF diwakili oleh Direktur AWPF, Irma Sari, S.HI; pendiri sekaligus pengurus AWPF, Fenny Sifia Putri; serta Rizky Ardilla, staf AWPF yang mewakili perspektif orang muda. Sementara itu, Kedutaan Besar Kerajaan Belanda diwakili oleh Arne Muis, diplomat yang menjabat sebagai Sekretaris Pertama.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Kedutaan Besar Belanda menyambut baik kunjungan AWPF dan menyampaikan apresiasi atas kesempatan untuk berdiskusi mengenai situasi perempuan, anak, dan kelompok rentan di Aceh. Kedutaan juga menyampaikan perhatian terhadap isu kemanusiaan dan pemulihan pascabencana, termasuk melalui dukungan bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh dan Sumatra pada November 2025.

Direktur AWPF, Irma Sari, S.HI, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan kepada masyarakat terdampak bencana. Menurutnya, kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil dan mitra internasional merupakan bagian penting dalam mendorong pemulihan yang lebih inklusif dan responsif gender.

“Dukungan dari berbagai pihak, termasuk Kedutaan Besar Belanda, sangat berarti bagi upaya pemulihan perempuan, anak, dan kelompok rentan di Aceh. Bagi kami, pemulihan pascabencana harus memastikan bahwa suara, kebutuhan, dan hak-hak mereka tetap menjadi perhatian utama. Kelompok yang menghadapi kerentanan lebih besar perlu mendapatkan akses terhadap perlindungan dan dukungan yang memadai,” ujar Irma.

Sebagai organisasi perempuan yang bekerja untuk memperkuat kepemimpinan perempuan, perlindungan penyintas kekerasan berbasis gender, dan perdamaian di Aceh, AWPF memandang bahwa respons pascabencana perlu mempertimbangkan dampak yang berbeda terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan. Selain bantuan darurat, upaya pemulihan juga perlu mencakup dukungan psikososial, akses terhadap layanan perlindungan, pemulihan penghidupan, serta pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan.

AWPF berharap pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat komunikasi, membangun pemahaman bersama, dan membuka peluang kolaborasi dalam mendukung pemulihan pascabencana yang lebih adil dan inklusif di Aceh.

Bagi AWPF, pemulihan yang bermakna adalah pemulihan yang tidak meninggalkan siapa pun—terutama perempuan, anak, dan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan dan dukungan lebih besar.

Jakarta, 7 Oktober 2026 – Tim Aceh Women’s Policy Forum (AWPF) melakukan kunjungan silaturahmi ke Kedutaan Besar Jerman di Jakarta pada Rabu, 7 Oktober 2026. Kunjungan ini bertujuan mengevaluasi program yang telah berjalan serta menyampaikan perkembangan kondisi perempuan dan anak pasca program kerja sama dengan Jerman pada tahun 2024.

Rombongan dipimpin langsung oleh Direktur AWPF, Irma Sari, SHI, dan didampingi pengurus serta staf AWPF. Dalam pertemuan tersebut, tim AWPF diterima oleh Bapak Oliver, Sekretaris Bidang Politik Kedutaan Besar Jerman.

Dalam pertemuan itu, Irma Sari memaparkan hasil dan dampak program, tantangan yang masih dihadapi, serta kebutuhan perempuan dan anak di wilayah dampingan AWPF setelah program berakhir. Ia juga menyampaikan kerja-kerja AWPF di Kabupaten Bener Meriah pasca bencana, khususnya pendampingan bagi kelompok perempuan dan anak yang terdampak.

“Silaturahmi ini adalah bentuk akuntabilitas dan rasa terima kasih kami kepada mitra. Kami ingin memastikan bahwa manfaat program yang telah dijalankan terus berlanjut, sekaligus menyampaikan kondisi terkini perempuan dan anak di lapangan,” ujar Irma Sari, SHI.

Bapak Oliver menyampaikan apresiasi atas kegiatan AWPF di Bener Meriah pasca bencana. Beliau juga berharap dapat berkunjung langsung ke kelompok dampingan AWPF di Bener Meriah, Aceh, agar dapat melihat secara langsung kondisi dan capaian di lapangan.

AWPF menyambut baik harapan tersebut dan berkomitmen untuk terus memperkuat komunikasi serta kolaborasi demi pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak di Aceh.

Jakarta, 8 Oktober 2026 – Tim Aceh Women’s for Peace Foundation (AWPF), yang dipimpin langsung
oleh Direktur AWPF Ibu Irma Sari, S.HI bersama pengurus dan staf AWPF, mengikuti rapat koordinasi
pelaksanaan program Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) di Kantor Kedutaan Besar Kanada,
Jakarta, pada Kamis, 8 Oktober 2026.
Program CFLI yang dilaksanakan AWPF berlangsung sejak Juli 2026 hingga awal 2027. Program ini
berfokus pada penguatan kepemimpinan perempuan dalam ketahanan ekonomi serta perlindungan
perempuan dari kekerasan berbasis gender (gender-based violence/GBV) di Aceh.
Dalam pertemuan tersebut, tim AWPF berdiskusi mengenai perkembangan pelaksanaan program
bersama Ibu Nadige, diplomat sekaligus Manajer CFLI, Bapak Mispan Indirjo, Koordinator CFLI, serta
Ibu Metta Diplomat Kedutaan Besar Kanada.
Pertemuan juga membahas kondisi terkini di Kabupaten Bener Meriah, wilayah pelaksanaan
program AWPF bersama CFLI, termasuk tantangan dan peluang dalam mendorong kepemimpinan
perempuan, penguatan ekonomi, dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender di tingkat
komunitas.
AWPF menyampaikan apresiasi kepada Kedutaan Besar Kanada atas dukungan dan kemitraan yang
terjalin. Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi serta memastikan program
berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi perempuan di Aceh.

Jakarta, 7 Oktober 2026 – Tim Aceh Women’s for Peace Foundation (AWPF) yang dipimpin oleh Irma Sari, S.HI melakukan kunjungan ke Kedutaan Besar Finlandia di Jakarta pada 7 Oktober 2026. Dalam kunjungan tersebut, AWPF diterima oleh Bapak Teemu, diplomat Kedutaan Besar Finlandia, serta Bapak Demas Nauvarian, Penasihat Bidang Ekonomi dan Politik Kedutaan Besar Finlandia di Jakarta.

Pertemuan ini membahas kondisi perempuan, anak, dan kelompok rentan di Aceh pascabencana banjir dan longsor yang terjadi pada November 2025. AWPF menyampaikan berbagai informasi mengenai situasi terkini di lapangan, termasuk kondisi pemenuhan hak-hak perempuan, anak, dan kelompok rentan yang terdampak bencana.

Selain itu, AWPF juga menyoroti tantangan ekonomi perempuan pascabencana. Banyak perempuan di Aceh mengalami keterbatasan ekonomi, kehilangan lahan pertanian, serta menghadapi kesulitan dalam memasarkan produk usaha mereka.

Dalam kesempatan tersebut, AWPF turut memberikan cenderamata berupa produk kopi dari Ine Coffee, usaha yang dikelola oleh perempuan dampingan AWPF. Kopi tersebut diterima langsung oleh Bapak Teemu, diplomat Kedutaan Besar Finlandia.

Pihak Kedutaan Besar Finlandia menyambut baik dan merespons secara positif paparan yang disampaikan AWPF. Pihak Kedutaan menyatakan dukungan terhadap kerja-kerja AWPF untuk perempuan dan anak, serta menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas informasi yang diberikan mengenai kondisi di Aceh.

Melalui pertemuan ini, AWPF berharap terbangun komunikasi dan dukungan yang berkelanjutan demi memastikan perempuan, anak, dan kelompok rentan di Aceh mendapatkan perlindungan serta pemenuhan hak yang layak, khususnya dalam masa pemulihan pascabencana, termasuk penguatan ekonomi perempuan dan akses pasar bagi produk-produk mereka.

Bener Meriah, 28 September 2026 — Aceh Women’s for Peace Foundation (AWPF) menyelenggarakan Pelatihan Pemasaran Bisnis Kopi dan Literasi Keuangan untuk Perempuan pada 25–28 September 2026 di Aula Rembele, Bale Atu, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam memasarkan produk kopi, memanfaatkan teknologi digital, serta mengelola keuangan usaha secara lebih terencana dan berkelanjutan.

Pelatihan yang mengusung tema “Perempuan Berdaya melalui Pemasaran Cerdas dan Keuangan Terencana demi Meningkatnya Kesejahteraan” ini diikuti oleh 20 perempuan yang terdiri atas petani kopi, pengusaha atau pelaku bisnis kopi, serta pendamping ekonomi masyarakat dari wilayah dampingan AWPF di Kabupaten Bener Meriah.

Direktur Aceh Women’s for Peace Foundation (AWPF), Irma Sari, S.H.I., mengatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi perempuan, khususnya mereka yang terlibat dalam sektor usaha kopi di Tanah Gayo. Menurutnya, perempuan memiliki peran penting dalam rantai ekonomi kopi, mulai dari kegiatan di kebun, pengolahan hasil panen, pengemasan, hingga pemasaran produk. Namun, kontribusi tersebut perlu didukung dengan peningkatan keterampilan bisnis, akses pasar, pemanfaatan teknologi digital, dan kemampuan mengelola keuangan usaha.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat karena memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menambah pengetahuan, berbagi pengalaman, dan mempelajari strategi yang dapat diterapkan secara langsung dalam mengembangkan usaha mereka. Kami berharap para peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga mampu mempraktikkannya untuk meningkatkan kualitas pemasaran, memperluas jangkauan pasar, dan mengelola keuangan usaha dengan lebih baik,” ujar Irma Sari.

Ia menambahkan bahwa penguatan ekonomi perempuan bukan hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan, tetapi juga dengan kemampuan perempuan untuk mengambil keputusan ekonomi, mengelola sumber daya yang dimiliki, serta menentukan arah pengembangan usaha secara mandiri. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas perempuan menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan ekonomi keluarga dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelatihan ini, peserta memperoleh materi mengenai pemasaran digital dan pemasaran online, strategi membangun bisnis kopi yang berdaya saing, serta literasi keuangan. Materi pemasaran digital disampaikan oleh Destika Gilang Lestari, yang membahas pemanfaatan media sosial dan platform online untuk memperkenalkan produk, membangun citra usaha, membuat konten promosi, dan menjangkau konsumen yang lebih luas.

Sementara itu, Bapak Sodiqin Gembel berbagi pengalaman dan strategi membangun bisnis kopi dari Tanah Gayo agar mampu bersaing dan menjangkau pasar yang lebih luas. Peserta juga mendapatkan materi dari Rizky Ardilla mengenai pengelolaan keuangan usaha, termasuk pencatatan pemasukan dan pengeluaran, pengelolaan modal dan keuntungan, serta pentingnya memisahkan keuangan rumah tangga dari keuangan bisnis.

Melalui sesi pembelajaran dan diskusi, peserta didorong untuk mengidentifikasi peluang pengembangan usaha masing-masing, memperbaiki strategi pemasaran, serta membangun kebiasaan pencatatan keuangan yang lebih tertib. Keterampilan tersebut diharapkan membantu perempuan memahami kondisi usaha secara lebih jelas dan mengambil keputusan bisnis berdasarkan perhitungan yang lebih baik.

AWPF memandang bahwa perempuan pelaku usaha kopi di Bener Meriah memiliki potensi besar untuk mengembangkan produk lokal Gayo. Potensi tersebut perlu didukung oleh peningkatan kapasitas, akses terhadap informasi dan pasar, serta penguatan jaringan usaha agar perempuan dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari kerja dan produk yang mereka hasilkan.

Pelatihan ini merupakan bagian dari upaya AWPF untuk memperkuat ketahanan ekonomi perempuan di Kabupaten Bener Meriah. AWPF berharap pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan dapat diterapkan secara berkelanjutan, sehingga usaha yang dikelola perempuan semakin mandiri, berkembang, dan mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan keluarga maupun masyarakat.

Gayo Setie, Bener Meriah, Aceh – 13 September 2026 — Upaya memperkuat perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan terus dilakukan di tingkat kampung. Salah satunya melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Mekanisme Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan yang dilaksanakan di Kampung Gayo Setie, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.

Kegiatan ini menjadi ruang bagi masyarakat dan perangkat kampung untuk membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya pencegahan kekerasan, mekanisme pelaporan, pendampingan korban, serta rujukan ke layanan yang tersedia. Mekanisme perlindungan di tingkat kampung diharapkan dapat memastikan bahwa perempuan, anak, dan kelompok rentan yang mengalami atau berisiko mengalami kekerasan dapat memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat dan aman.

Dalam diskusi tersebut, Direktur Aceh Women’s for Peace Foundation (AWPF), Irma Sari, yang hadir sebagai narasumber, menegaskan bahwa mekanisme perlindungan harus tersedia dan berfungsi di tingkat kampung.

“Mekanisme perlindungan penting ada di kampung karena kampung merupakan lingkungan terdekat dengan masyarakat. Dengan adanya mekanisme yang jelas, masyarakat dapat mengetahui ke mana harus melapor, siapa yang dapat memberikan pendampingan, dan bagaimana korban dapat memperoleh layanan yang dibutuhkan,” ujar Irma Sari.

Irma juga menekankan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab korban maupun keluarganya, tetapi merupakan tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah kampung. Warga perlu berani bersuara ketika mengetahui adanya kekerasan, tidak menyalahkan atau menstigma korban, serta membantu korban mendapatkan layanan kesehatan, hukum, dan dukungan psikososial.

Materi diskusi juga menunjukkan bahwa kekerasan dapat terjadi di lingkungan terdekat korban. Data SIMFONI PPA tahun 2024 mencatat 76 korban kekerasan di Kabupaten Bener Meriah, terdiri dari 40 korban anak dan 36 korban perempuan. Kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan tertinggi yang dialami anak, sementara kekerasan psikis dan fisik juga banyak dialami perempuan dewasa.

Karena itu, mekanisme perlindungan di Kampung Gayo Setie diarahkan untuk memperkuat peran perangkat kampung, kader, tokoh agama dan adat, serta masyarakat dalam melakukan pencegahan dan memberikan respons awal ketika terjadi kekerasan.

Dalam mekanisme yang diperkenalkan, masyarakat yang mengalami atau mengetahui kekerasan dapat melapor kepada Reje, kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), tokoh agama, atau tokoh adat. Selanjutnya, korban dapat dirujuk ke Puskesmas atau kepolisian, serta memperoleh penanganan dari UPTD PPA Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan kebutuhan kasus. Untuk kondisi darurat, korban atau saksi juga dapat langsung mengakses layanan kepolisian, fasilitas kesehatan, maupun SAPA 129.

Apresiasi untuk Reje Kampung Gayo Setie

Dalam kesempatan tersebut, Irma Sari juga menyampaikan apresiasi kepada Reje Kampung Gayo Setie, Bapak Muliadi, atas komitmennya dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat kampung.

Menurut Irma, pembentukan Satgas merupakan langkah penting karena menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah kampung untuk tidak membiarkan kasus kekerasan menjadi persoalan yang ditangani secara sendiri-sendiri oleh korban dan keluarganya.

“Kami mengapresiasi langkah Reje Kampung Gayo Setie, Bapak Muliadi, yang telah membentuk Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak. Ini merupakan langkah konkret untuk memastikan bahwa pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan menjadi bagian dari tanggung jawab kampung,” kata Irma.

Keberadaan Satgas diharapkan dapat memperkuat deteksi dini, menerima laporan masyarakat, memberikan pendampingan awal, menjaga kerahasiaan korban, serta menghubungkan korban dengan layanan yang sesuai. Materi mekanisme perlindungan juga menekankan prinsip kerahasiaan identitas korban, layanan tanpa diskriminasi, serta pendampingan psikologis dan hukum sesuai kebutuhan korban.

FGD ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memastikan mekanisme perlindungan tidak hanya berhenti pada pembentukan struktur, tetapi benar-benar dipahami dan dapat digunakan oleh masyarakat Kampung Gayo Setie.

“Perlindungan akan menjadi lebih kuat ketika masyarakat tidak diam, pemerintah kampung memiliki mekanisme yang jelas, dan korban mendapatkan dukungan tanpa stigma. Bersama-sama kita dapat menciptakan Kampung Gayo Setie yang lebih aman bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan,” tutup Irma Sari.

Banda Aceh, 1 Agustus 2026 – Aceh Women for Peace Foundation (AWPF) menyelenggarakan Pelatihan Penguatan Pemangku Adat dalam Perlindungan Perempuan di Komunitas pada 1–3 Agustus 2026 di Aula LPTQ Dinas Syariat Islam, Banda Aceh. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas para pemangku adat dan tokoh masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan yang berkeadilan, berpihak pada korban, serta bebas dari praktik diskriminasi.
Pelatihan diikuti oleh 25 peserta yang berasal dari Kabupaten Bener Meriah, terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Melalui pelatihan ini, peserta dibekali pemahaman mengenai perlindungan perempuan, keadilan gender, penyelesaian perkara yang berperspektif korban, serta penguatan peran lembaga adat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan.
Direktur Aceh Women for Peace Foundation (AWPF), Irma Sari, S.HI., dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemangku adat memiliki posisi yang sangat strategis dalam membangun sistem perlindungan perempuan di tingkat komunitas.
“Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para pemangku adat dalam memberikan perlindungan kepada perempuan di komunitas. Kami berharap setiap penyelesaian persoalan yang melibatkan perempuan dilakukan tanpa diskriminasi, menghormati hak-hak perempuan, serta mengedepankan prinsip keadilan yang berpihak kepada korban. Pemangku adat memiliki peran penting dalam memastikan setiap perempuan memperoleh rasa aman dan akses terhadap keadilan,” ujar Irma Sari.
Selama tiga hari pelaksanaan, peserta akan memperoleh materi dari para narasumber yang memiliki pengalaman dalam bidang hukum adat, keadilan gender, dan pemberdayaan masyarakat, yaitu:
• Asnawi Zainun, Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, yang membahas peran lembaga adat dalam perlindungan perempuan serta penguatan mekanisme penyelesaian perkara di tingkat gampong.
• Norma Manalu, aktivis keadilan gender, yang menyampaikan materi mengenai perspektif gender, hak-hak perempuan, serta pentingnya penyelesaian kasus yang berorientasi pada pemulihan korban.
• Budi Arianto, fasilitator pelatihan, yang memandu proses pembelajaran partisipatif, diskusi kelompok, dan penyusunan rencana tindak lanjut peserta.
Pelatihan ini dirancang secara interaktif melalui pemaparan materi, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi penyelesaian perkara, serta penyusunan rencana aksi yang dapat diterapkan di komunitas masing-masing. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara tokoh adat, tokoh agama, pemerintah kampung, dan masyarakat dalam membangun mekanisme perlindungan perempuan yang lebih efektif.
Melalui kegiatan ini, AWPF berharap para pemangku adat dapat menjadi agen perubahan yang mampu mendorong terciptanya komunitas yang aman, inklusif, dan menghormati hak-hak perempuan. Penguatan kapasitas ini juga diharapkan dapat mendukung penerapan nilai-nilai adat yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia, kesetaraan gender, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.