Penulis: AWPF Admin

Bener Meriah, 24 Juni 2026 – Aceh Women for Peace Foundation (AWPF) bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (PPAKB) Kabupaten Bener Meriah menyelenggarakan kegiatan pemulihan psikososial bagi perempuan penyintas bencana. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu, 24 Juni 2026, di Aula Kantor Camat Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah.
Kegiatan ini diikuti oleh perempuan penyintas yang terdampak berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan gempa vulkanik yang terjadi di Aceh, khususnya di Kabupaten Bener Meriah. Program ini bertujuan membantu peserta mengurangi dampak psikologis pascabencana, memperkuat ketahanan diri, serta membangun dukungan sosial di tingkat komunitas.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Bapak Edi Jaswin, M.SiKepala Dinas PPAKB Kabupaten Bener Meriah. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi kepada AWPF yang telah memberikan perhatian terhadap kebutuhan pemulihan psikososial bagi perempuan penyintas bencana di Bener Meriah.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada AWPF yang telah menghadirkan program pemulihan psikososial bagi perempuan penyintas bencana. Selain pemulihan, kegiatan ini juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar selalu siaga menghadapi bencana. Kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu wilayah di Aceh yang rentan terdampak bencana, termasuk gempa vulkanik,” ujarnya.
Direktur AWPF, Irma Sari, dalam sambutannya menegaskan bahwa perempuan merupakan salah satu kelompok yang paling terdampak ketika bencana terjadi. Selain menghadapi risiko kehilangan dan trauma, perempuan juga sering memikul tanggung jawab untuk menjaga keselamatan anggota keluarga lainnya.
“Perempuan sering menjadi kelompok yang paling terdampak dalam situasi bencana. Mereka tidak hanya menghadapi rasa takut dan trauma, tetapi juga harus memastikan keselamatan anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, pemulihan psikologis sama pentingnya dengan pemulihan fisik maupun ekonomi,” kata Irma Sari.
Ia menambahkan bahwa proses pemulihan psikososial membutuhkan waktu dan tidak dapat dilakukan secara instan. Dukungan dari keluarga, komunitas, pemerintah, dan berbagai pihak menjadi faktor penting dalam membantu penyintas bangkit kembali.
“Setiap orang memiliki daya juang yang berbeda-beda. Karena itu, kita tidak bisa menyamakan proses pemulihan setiap penyintas. Yang terpenting adalah memastikan mereka mendapatkan ruang aman, dukungan, dan pendampingan yang dibutuhkan untuk pulih dan melanjutkan kehidupan,” tambahnya.
Kegiatan pemulihan psikososial ini difasilitasi oleh Utami, S.Psi., Psikolog, Psikolog Klinis dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Rumah Sakit Datu Beru Takengon. Dalam sesi pemaparan materi, beliau menjelaskan pentingnya pengelolaan emosi sebagai bagian dari proses pemulihan pascabencana.
Menurutnya, pengalaman menghadapi bencana dapat memunculkan berbagai reaksi emosional seperti takut, cemas, sedih, marah, hingga kehilangan rasa aman. Oleh karena itu, penyintas perlu memahami dan mengelola emosi tersebut agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari dan kesehatan mental mereka.
“Pemulihan psikologis dimulai dari kemampuan mengenali dan mengelola emosi yang muncul setelah mengalami peristiwa bencana. Emosi yang dikelola dengan baik akan membantu seseorang beradaptasi, bangkit, dan kembali menjalani kehidupan secara lebih sehat,” jelas Utami.
Selama kegiatan berlangsung, peserta diajak berbagi pengalaman, mengenali perasaan yang mereka alami, serta mempraktikkan teknik sederhana untuk mengurangi stres dan kecemasan. Suasana kegiatan berlangsung hangat dan partisipatif, memberikan ruang aman bagi para perempuan penyintas untuk saling mendukung dan menguatkan.
Melalui kegiatan ini, AWPF dan Dinas PPAKB Kabupaten Bener Meriah berharap para perempuan penyintas dapat memperoleh dukungan emosional, memperkuat ketahanan mental, serta membangun solidaritas sesama penyintas dalam menghadapi dampak bencana yang berulang. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong pemulihan yang lebih inklusif, dengan menempatkan kesehatan mental sebagai aspek penting dalam respons dan pemulihan pascabencana.

Bener Meriah, 23 Juni 2026 – Aceh Women for Peace Foundation (AWPF) bersama LBH APIK Aceh melakukan audiensi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bener Meriah pada Selasa, 23 Juni 2026, bertempat di Kantor UPTD PPA Bener Meriah.
Audiensi ini bertujuan memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya memastikan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual secara komprehensif, mulai dari layanan hukum, psikologis, pendidikan, hingga pemulihan sosial.
Pertemuan dihadiri oleh Direktur AWPF bersama tim pendamping kasus. Dari LBH APIK Aceh hadir Advokat Senior Azriana Rambe Manalu dan Safwani, Paralegal LBH APIK Aceh. Sementara dari pihak pemerintah daerah, audiensi disambut langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana (PPAKB) Kabupaten Bener Meriah, Edi Jaswin, M.Si, bersama jajaran UPTD PPA.
Kegiatan dibuka oleh Direktur AWPF yang menyampaikan pentingnya sinergi antara lembaga layanan, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah dalam memastikan korban mendapatkan akses terhadap keadilan dan pemulihan yang berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Irma Sari Direktur AWPF menegaskan bahwa pendampingan korban tidak hanya berfokus pada proses hukum, tetapi juga pada pemulihan psikososial, keberlanjutan pendidikan, dan pemenuhan hak-hak korban lainnya.
Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif. Para peserta mendiskusikan berbagai tantangan dalam penanganan kasus kekerasan seksual, termasuk pemulihan korban pascaproses hukum, akses layanan psikologis, pemenuhan hak pendidikan korban, mekanisme restitusi, serta pentingnya perspektif korban dalam setiap layanan yang diberikan.
Advokat Senior LBH APIK Aceh, Azriana Rambe Manalu, menekankan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual harus mengedepankan rasa keadilan bagi korban dan memastikan seluruh layanan yang menjadi hak korban dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Dinas PPAKB Kabupaten Bener Meriah, Edi Jaswin, M.Si, menyambut baik inisiatif kolaborasi ini dan menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak, termasuk membangun koordinasi yang lebih efektif dengan organisasi pendamping dan lembaga bantuan hukum.
Sebagai hasil audiensi, para pihak berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi dalam pendampingan kasus yang sedang berjalan, memperkuat mekanisme rujukan layanan, serta memastikan korban memperoleh akses terhadap layanan pendidikan, psikologis, hukum, dan perlindungan sosial secara optimal.
AWPF dan LBH APIK Aceh berharap kolaborasi ini dapat menjadi langkah nyata dalam menciptakan sistem perlindungan yang lebih responsif, berperspektif korban, dan mampu memberikan pemulihan yang menyeluruh bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Bener Meriah.

Bener Meriah, Aceh – Aceh Women’s for Peace Foundation bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah kembali melaksanakan kegiatan pemulihan dan psikososial bagi perempuan dan anak penyintas bencana pada 15 Mei 2026 di Dusun Uning Geulime, Desa Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah.
Kegiatan ini diikuti oleh 60 perempuan penyintas dan 50 anak penyintas banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut. Uning Geulime merupakan salah satu wilayah yang terdampak cukup parah akibat bencana yang terjadi pada November 2025.
Kegiatan pemulihan psikososial bagi perempuan difasilitasi langsung oleh psikolog dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah, Ibu Ismi Niara Bina, S.Psi. Sementara itu, kegiatan untuk anak-anak diisi dengan aktivitas menyenangkan seperti bernyanyi, berdoa bersama, bermain, dan berbagai kegiatan yang membantu anak-anak kembali merasa aman dan bahagia setelah mengalami situasi bencana.
Dalam pembukaan kegiatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah, Edi Jaswin, M.Si, menyampaikan pentingnya pelaksanaan kegiatan pemulihan psikososial bagi masyarakat terdampak bencana, khususnya di wilayah Uning Geulime.
“Pelaksanaan kegiatan ini sangat penting mengingat Uning Geulime merupakan salah satu wilayah yang terdampak parah akibat bencana. Pemulihan psikososial dibutuhkan agar perempuan, anak, dan kelompok rentan dapat kembali menguatkan diri dan menata kehidupan mereka,” ujarnya.
Kepala Desa Wih Pesam, Ibu Nova, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan pemulihan kepada masyarakat di desanya.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada AWPF dan Dinas PPPAKB yang telah hadir dan memberikan pemulihan bagi masyarakat kami, khususnya perempuan dan anak-anak penyintas bencana,” ungkapnya.
Direktur Aceh Women’s for Peace Foundation, Irma Sari, juga menegaskan pentingnya upaya pemulihan yang berkelanjutan bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya pascabencana.
“Pemulihan bukan hanya tentang membangun kembali fasilitas yang rusak, tetapi juga memulihkan semangat, rasa aman, dan kesehatan mental masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak yang sering mengalami dampak paling besar dalam situasi bencana,” jelas Irma Sari.
Sebagai bagian dari dukungan pemulihan bagi anak-anak penyintas, Aceh Women’s for Peace Foundation juga membagikan alat tulis, buku gambar, dan alat permainan alternatif untuk mendukung proses belajar dan aktivitas bermain anak-anak di lingkungan pengungsian dan pascabencana.
Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama seluruh peserta, fasilitator, pemerintah desa, dan pihak penyelenggara sebagai simbol semangat kebersamaan dan harapan untuk bangkit kembali pascabencana.

Bener Meriah, Aceh – Aceh Women’s for Peace Foundation bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah melaksanakan kegiatan pemulihan dan psikososial bagi perempuan dan anak penyintas banjir dan tanah longsor di Kampung Mupakat Jadi, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Kegiatan ini berlangsung pada 14 Mei 2026 di Gedung Serba Guna Kampung Mupakat Jadi dan diikuti oleh 35 perempuan penyintas bencana.
Kegiatan ini bertujuan untuk membantu perempuan dan kelompok rentan memulihkan kondisi psikologis serta memperkuat ketahanan diri pascabencana. Dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan, para peserta mengikuti sesi psikososial yang difasilitasi langsung oleh psikolog dari Dinas PPPAKB Kabupaten Bener Meriah, Ibu Ismi Niara Bina, S.Psi.
Direktur Aceh Women’s for Peace Foundation, Ibu Irma Sari, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemulihan psikososial merupakan bagian penting dari respons kemanusiaan pascabencana, khususnya bagi perempuan dan kelompok rentan yang sering mengalami dampak berlapis.
“AWPF memiliki mandat untuk melakukan pemulihan bagi perempuan dan kelompok rentan pascabencana di Aceh. Pemulihan ini penting untuk membantu penyintas memulihkan luka, menguatkan kembali semangat hidup, dan membangun harapan setelah mengalami bencana,” ujar Irma Sari.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah, Bapak Edi Jaswin, M.Si, yang membuka kegiatan secara resmi, menekankan pentingnya dukungan pemulihan bagi perempuan dan kelompok rentan agar mampu kembali menata kehidupan mereka setelah terdampak bencana.
Dalam arahannya, Bapak Edi Jaswin, M.Si juga menyampaikan langkah-langkah penanganan bencana kepada seluruh peserta, termasuk pentingnya kesiapsiagaan masyarakat, solidaritas sosial, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam situasi darurat.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kolaboratif antara organisasi masyarakat sipil dan pemerintah daerah dalam memastikan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan kesehatan mental dan pemulihan sosial masyarakat terdampak.
Melalui kegiatan ini, diharapkan perempuan dan anak penyintas bencana di Bener Meriah dapat memperoleh ruang aman untuk berbagi pengalaman, mengurangi trauma, serta memperkuat dukungan sosial di tingkat komunitas.

Aceh Women’s for Peace Foundation (AWPF) bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil (CSO) menghadiri kegiatan audiensi bertajuk “Advokasi Respon Bencana Hidrometeorologi 2025” yang difasilitasi oleh Gerak Aceh pada 11 Mei 2026 di Aula Lantai 2 Kantor Bappeda Aceh.
Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Bappeda Aceh, Dr. Ir. Zulkifli, M.Si., beserta para kepala bidang dan perwakilan organisasi masyarakat sipil yang selama ini aktif dalam isu lingkungan, kemanusiaan, dan kebencanaan di Aceh.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Aceh menegaskan bahwa Gubernur Aceh memiliki perhatian serius terhadap upaya penataan lingkungan hidup dan tata kelola sumber daya alam di Aceh. Salah satu isu utama yang mengemuka adalah dorongan moratorium total terhadap aktivitas yang dinilai berdampak pada kerusakan lingkungan. Pemerintah Aceh menyampaikan bahwa keinginan untuk melakukan penataan kembali terhadap aspek perizinan maupun non-perizinan sedang menjadi perhatian serius dan akan dibicarakan lebih lanjut bersama Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait.
Audiensi juga menyoroti keprihatinan atas masih adanya pihak-pihak yang memanfaatkan izin pemanfaatan lingkungan tanpa memperhatikan dampak ekologis yang ditimbulkan. Organisasi masyarakat sipil dalam kesempatan tersebut turut memberikan berbagai masukan terkait pentingnya perlindungan lingkungan, penguatan pengawasan, serta tata kelola pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berpihak pada keselamatan masyarakat.
Dalam diskusi juga disampaikan bahwa dampak bencana hidrometeorologi tidak hanya menyangkut kerusakan lingkungan, tetapi juga memengaruhi ketahanan pangan, meningkatkan ketergantungan ekonomi masyarakat, serta memperburuk kondisi sosial. Bahkan, dampak ekonomi yang ditimbulkan dinilai lebih berat dibandingkan situasi pasca tsunami di beberapa wilayah terdampak.
Sebagai bagian dari tindak lanjut audiensi, organisasi masyarakat sipil mendorong agar berbagai rekomendasi dan policy brief yang telah disusun dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan Aceh, termasuk dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2027. Selain itu, pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh terkait kewenangan Aceh juga menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat tata kelola kebencanaan dan perlindungan lingkungan di daerah.
Melalui audiensi ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah Aceh dan masyarakat sipil dalam merespon krisis hidrometeorologi secara adil, inklusif, dan berkelanjutan demi keselamatan masyarakat dan masa depan lingkungan Aceh.

Banda Aceh, 10 Mei 2026 — Kegiatan dialog warga bertajuk “Suara Warga Mendengar Suara, Membangun Kota dengan Kolaborasi Warga” berlangsung di Pendopo Wali Kota Banda Aceh dan mendapat sambutan langsung dari Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal. Kegiatan ini menjadi ruang pertemuan antara masyarakat sipil, komunitas, dan pemerintah daerah untuk membahas berbagai isu strategis pembangunan kota secara partisipatif dan inklusif.
Forum ini difasilitasi oleh Gerak Aceh dan diikuti oleh Aceh Women’s for Peace Foundation (AWPF), serta lebih dari 30 komunitas dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Pertemuan turut dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekretaris Daerah, serta para asisten pemerintah kota.
Dalam sambutannya, Wali Kota Banda Aceh menegaskan pentingnya mendengarkan suara warga sebagai bagian dari pembangunan kota yang inklusif, kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Forum ini juga dipandang sebagai langkah awal untuk memperkuat dialog berkelanjutan antara pemerintah dan warga dalam merumuskan solusi atas berbagai persoalan sosial di Kota Banda Aceh.
Isu Pendidikan Inklusif Menjadi Sorotan
Dalam sektor pendidikan, peserta menyoroti masih terbatasnya fasilitas dan tenaga pendidik untuk sekolah inklusif. Sarana dan prasarana pendukung pendidikan inklusif dinilai belum merata di seluruh sekolah. Meski demikian, beberapa praktik baik telah mulai dikembangkan, termasuk penyediaan ruang tantrum di SD Negeri di Banda Aceh yang dinilai telah memberikan dampak positif, baik bagi anak disabilitas maupun siswa lainnya.
Pemerintah Kota Banda Aceh juga disebut tengah menyusun roadmap pendidikan inklusif dan telah mengembangkan dashboard digital pendidikan serta pemetaan profil guru untuk mendukung penguatan sumber daya manusia di sektor pendidikan. Kolaborasi antara komunitas disabilitas dan pemerintah dinilai telah memberikan perkembangan yang lebih baik dalam mendorong inklusivitas di sekolah-sekolah.
Beberapa persoalan yang masih menjadi perhatian antara lain belum meratanya guru pendamping inklusi, praktik pungutan liar, serta kasus perundungan (bullying) di lingkungan sekolah. Sebagai langkah perbaikan, pemerintah mendorong penguatan sarana sekolah inklusif dan penerbitan surat edaran larangan pungutan liar di sekolah. Upaya tersebut dinilai mulai meningkatkan akses pendidikan, meski penguatan kapasitas guru pendamping masih sangat dibutuhkan.
Pelayanan Kesehatan Perlu Transparansi dan Pemerataan
Pada sektor kesehatan, warga menyampaikan perlunya perbaikan ruang layanan kesehatan agar lebih nyaman dan inklusif. Selain itu, masyarakat juga menyoroti layanan yang belum merata, keterbatasan transparansi layanan, serta sistem data dan BPJS yang dinilai belum optimal.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh menyampaikan bahwa saat ini terdapat 1.259 tenaga kesehatan yang mendukung pelayanan publik, disertai penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), peningkatan fasilitas kesehatan, serta edukasi kesehatan kepada masyarakat.
Masyarakat mengakui adanya peningkatan layanan kesehatan, namun tetap menekankan pentingnya transparansi layanan dan validasi data penerima manfaat agar layanan kesehatan dapat diakses secara lebih adil dan tepat sasaran.
Isu Ekonomi dan Penguatan UMKM
Dalam pembahasan sektor ekonomi, komunitas dan warga menyoroti masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, termasuk keterbatasan akses modal usaha dan kapasitas sumber daya manusia.
LSK Mahira dalam forum tersebut menyampaikan adanya dukungan akses pembiayaan usaha mikro tanpa agunan hingga Rp2 juta dengan syarat kepemilikan akta kelahiran. Program ini dinilai dapat membantu masyarakat kecil untuk memulai usaha produktif.
Pemerintah Kota Banda Aceh juga memaparkan realisasi intervensi ekonomi sebesar Rp167,7 miliar melalui 1.197 proyek dan program, termasuk dukungan UMKM dan pelatihan keterampilan masyarakat. Program-program tersebut dinilai telah mendorong peningkatan aktivitas ekonomi warga, meskipun akses pasar dan permodalan masih menjadi tantangan yang perlu diperkuat ke depan.
Mendorong Kolaborasi Berkelanjutan
Pertemuan ini menghasilkan berbagai masukan strategis dari warga yang diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan dan pelayanan publik di Kota Banda Aceh. Para peserta juga mendorong agar forum serupa dapat dilanjutkan secara berkala sebagai ruang dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, komunitas perempuan, kelompok disabilitas, dan warga dinilai menjadi kunci penting dalam mewujudkan Banda Aceh yang inklusif, adil, dan berpihak pada kebutuhan seluruh masyarakat.