Penulis: AWPF Admin

Aceh Women’s for Peace Foundation (AWPF) atau Yayasan Perempuan Aceh untuk Perdamaian merupakan, Organisasi Masyarakat Sipil di Aceh yang memiliki konsern issue dalam mendorong Penegakan Hak Azasi Perempuan dan Membangun Perdamaian. AWPF didirikan sebagai respon atas keprihatinan beberapa aktivis Perempuan terhadap berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap Perempuan yang terus terjadi Pasca Konflik di Aceh, Indonesia.

AWPF Lakukan assessment Penerima Manfaat Penyintas Bencana Ekologis di Pidie Jaya, Aceh

Pidie Jaya, 10 Desember 2025 — Aceh Women’s Peace Foundation (AWPF) melaksanakan kegiatan asesmen penerima manfaat bagi penyintas bencana ekologis di sejumlah desa di Kabupaten Pidie Jaya pada 10 Desember 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya respons kemanusiaan AWPF untuk memastikan bantuan dan program pemulihan tepat sasaran dan berperspektif gender.

Asesmen dilakukan di desa-desa terdampak bencana dengan fokus pada penyintas yang terdampak langsung, khususnya perempuan, anak-anak, serta kelompok rentan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi, kebutuhan, dan kerentanan penyintas secara lebih komprehensif sebagai dasar perencanaan intervensi kemanusiaan dan pemulihan pascabencana.

Direktur Aceh Women’s Peace Foundation, Irma Sari, menegaskan pentingnya kegiatan asesmen yang berfokus pada kelompok rentan.

“Penting bagi kami untuk melihat secara langsung kebutuhan kelompok rentan agar dapat diketahui bentuk penanganan atau treatment yang tepat bagi penyintas perempuan dan anak. Asesmen ini juga dilakukan untuk memperoleh data terpilah gender sehingga manfaat program dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat di sekitar wilayah bencana,” ujar Irma Sari.

Hasil asesmen ini akan menjadi rujukan bagi AWPF dalam menyusun program dukungan kemanusiaan, termasuk bantuan logistik, dukungan psikososial, serta upaya perlindungan bagi perempuan dan anak di wilayah terdampak bencana ekologis.

Melalui kegiatan ini, AWPF menegaskan komitmennya untuk mengedepankan pendekatan berbasis kebutuhan dan keadilan gender dalam setiap respons kemanusiaan, guna memastikan bahwa kelompok paling rentan tidak terpinggirkan dalam proses pemulihan pascabencana.

AWPF dan Gerakan Perempuan Aceh Gelar Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan di Wilayah Bencana Pidie Jaya

Pidie Jaya, 10 Desember 2025 — Aceh Women’s Peace Foundation (AWPF) bersama Gerakan Perempuan Aceh melaksanakan kegiatan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP) bersama pengungsi terdampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Pidie Jaya. Kegiatan ini dilaksanakan pada 10 Desember 2025 di Meunasah Gampong Babah Krueng, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya.

Kegiatan kampanye ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan 16 HAKTP yang dilaksanakan di wilayah terdampak bencana sebagai upaya memastikan isu perlindungan perempuan tetap menjadi perhatian di tengah situasi darurat. Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada akhir November 2025 telah meningkatkan kerentanan perempuan, anak-anak, dan kelompok lanjut usia terhadap berbagai bentuk kekerasan dan tekanan psikososial.

Kegiatan diikuti oleh pengungsi, khususnya anak-anak serta ibu-ibu dan perempuan lanjut usia yang saat ini tinggal di lokasi pengungsian Gampong Babah Krueng. Berbagai aktivitas dilakukan dalam suasana ramah dan inklusif, dengan tujuan memberikan hiburan, memperkuat dukungan psikososial, serta menyampaikan pesan-pesan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam konteks bencana.

Pelaksanaan kegiatan bertempat di Meunasah Gampong Babah Krueng yang difungsikan sebagai ruang berkumpul pengungsi dan pusat kegiatan komunitas. Melalui pendekatan yang partisipatif dan berbasis komunitas, AWPF dan Gerakan Perempuan Aceh berupaya menciptakan ruang aman bagi pengungsi perempuan dan anak untuk berinteraksi, berbagi pengalaman, serta memperoleh dukungan moral di tengah kondisi darurat.

AWPF menegaskan bahwa kampanye 16 HAKTP di wilayah bencana menjadi pengingat penting bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan tidak boleh terhenti meskipun dalam situasi krisis. Perlindungan perempuan dan kelompok rentan harus menjadi bagian integral dari respons kemanusiaan dan pemulihan pascabencana.

AWPF Salurkan Bantuan Logistik bagi Perempuan Penyintas Bencana dan Mahasiswa Terdampak Bencana Ekologis di Aceh

Banda Aceh, 3 Desember 2025 — Aceh Women’s Peace Foundation (AWPF) melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan logistik kepada perempuan penyintas bencana alam yang berada di Anjungan Bener Meriah pada Selasa, 3 Desember 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari respons kemanusiaan AWPF terhadap bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada akhir November 2025.

Penyaluran bantuan ini ditujukan kepada keluarga penyintas banjir yang mengalami kehilangan sanak saudara serta rumah tempat tinggal akibat bencana. Dalam situasi darurat tersebut, para penyintas menghadapi keterbatasan akses komunikasi karena terputusnya jaringan internet dan padamnya listrik, sehingga tidak dapat menginformasikan keberadaan dan kondisi mereka kepada keluarga maupun pihak terkait.

AWPF menyalurkan bantuan berupa kebutuhan pokok serta perlengkapan kesehatan dan kebersihan bagi perempuan dan keluarga penyintas bencana di lokasi pengungsian. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban penyintas dalam memenuhi kebutuhan dasar, kesehatan, dan kebersihan di tengah kondisi krisis.

Selain penyaluran bantuan di Anjungan Bener Meriah, AWPF juga menyalurkan bantuan logistik berupa makanan ringan kepada mahasiswa asal Aceh Tengah dan Bener Meriah yang berada di Banda Aceh. Pada saat kejadian bencana, para mahasiswa tersebut mengalami kesulitan mengakses dana untuk membeli kebutuhan logistik sehari-hari di Banda Aceh akibat terganggunya kondisi keluarga dan jaringan komunikasi di daerah asal.

Penyaluran bantuan kepada mahasiswa ini merupakan bentuk solidaritas AWPF kepada penyintas bencana ekologis di Aceh, sekaligus upaya memastikan kelompok terdampak bencana, termasuk mahasiswa perantau, tetap mendapatkan dukungan kemanusiaan.

Melalui kegiatan ini, AWPF menegaskan komitmennya untuk terus hadir memberikan dukungan kepada perempuan dan kelompok rentan serta komunitas terdampak bencana ekologis di Aceh, baik di wilayah terdampak langsung maupun di luar daerah bencana.

Direktur AWPF Berpartisipasi dalam Indonesia Civil Society Forum (ICSF) 2025 di Jakarta ICSF 2025 Usung Tema “Membela Demokrasi, Menuntut Keadilan: Menaut Gerak Masyarakat Sipil”

Jakarta, 7 November 2025 – Aceh Women for Peace Foundation (AWPF) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan perdamaian inklusif dengan berpartisipasi dalam Indonesia Civil Society Forum (ICSF) 2025. Acara yang berlangsung selama dua hari, pada 5–6 November 2025 di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, menghadirkan ratusan aktivis, pegiat organisasi masyarakat sipil, dan pembela hak asasi manusia dari berbagai wilayah Indonesia.

Dengan tema utama “Membela Demokrasi, Menuntut Keadilan: Menaut Gerak Masyarakat Sipil,” ICSF 2025 menjadi wadah strategis bagi organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk memperkuat solidaritas, kolaborasi lintas sektor, dan merumuskan strategi bersama menghadapi tantangan demokrasi dan ketidakadilan sosial di Indonesia. Forum ini diselenggarakan oleh Yappika bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil berbasis di Jakarta.

Direktur AWPF, yang hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut, mengikuti berbagai sesi diskusi yang membahas isu-isu krusial seperti pembelaan ruang sipil (civic space), perlindungan hak-hak perempuan dan kelompok rentan, peran generasi muda dalam demokrasi, serta strategi penguatan gerakan di tingkat akar rumput. Dalam salah satu sesi, Direktur AWPF menegaskan pentingnya memperluas ruang aman bagi perempuan korban kekerasan di tengah situasi yang terus berubah.

“ICSF merupakan ruang kritis untuk memastikan bahwa gerakan masyarakat sipil tetap kuat, bersolidaritas, dan mampu menjadi suara masyarakat yang terpinggirkan. Di tengah tantangan demokrasi yang kian kompleks, kita tidak boleh kehilangan arah perjuangan,” ujar Direktur AWPF.

Selain menjadi ruang refleksi, ICSF 2025 juga melahirkan rekomendasi bersama untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi, mendesak perlindungan bagi para pegiat hak asasi manusia, serta memastikan kebijakan publik berpihak pada keadilan dan keberlanjutan. Forum ini menegaskan gerakan masyarakat sipil sebagai kekuatan utama dalam menjaga demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia.

Kegiatan ini diakhiri dengan seruan untuk terus memperluas jejaring, memperkuat narasi kolektif, dan membangun strategi advokasi yang inklusif dan berbasis solidaritas – terutama bagi kelompok perempuan, anak muda, dan minoritas yang paling sering terdampak ketidakadilan.

AWPF ikut serta dalam Pertemuan Strategis dengan Kedubes Kanada Bahas Kondisi Pengungsi Rohingya di Aceh

Banda Aceh, 5 November 2025 – Aceh Women for Peace Foundation (AWPF) mengadakan pertemuan penting dengan Perwakilan Kedutaan Besar Kanada untuk Indonesia pada 4 November 2025 di Hotel Hermes Place, Banda Aceh. Pertemuan ini diwakili langsung oleh Manager Program AWPF, Ibu Syafridah, dan membahas secara khusus mengenai kondisi pengungsi luar negeri, terutama pengungsi Rohingya yang saat ini berada di Aceh.

Dalam pertemuan tersebut, AWPF menyampaikan hasil pemantauan lapangan dan pembaruan informasi mengenai keberadaan para pengungsi Rohingya yang kini menempati tiga lokasi kamp pengungsian di Aceh. Ibu Syafridah menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi para pengungsi, termasuk ketersediaan layanan dasar, perlindungan keamanan, dan kebutuhan dukungan psikososial, terutama bagi perempuan dan anak-anak.

“Kondisi para pengungsi Rohingya di Aceh memerlukan perhatian serius, terutama terkait pemenuhan hak-hak mereka sebagai pencari suaka. Kami berharap dukungan kemanusiaan yang berkelanjutan dapat terus mengalir, termasuk dari negara sahabat seperti Kanada,” ujar Syafridah

Kedutaan Besar Kanada untuk Indonesia menyatakan komitmennya dalam mendukung upaya-upaya kemanusiaan untuk pengungsi luar negeri di Indonesia. Dukungan tersebut mencakup kerja sama dengan organisasi lokal  dalam memastikan pendekatan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan pengungsi.

“Kami mengapresiasi kerja AWPF dalam mendampingi dan memberi suara bagi kelompok pengungsi, khususnya di Aceh. Pemerintah Kanada akan terus mendukung upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak pengungsi di Indonesia,” demikian pernyataan pihak Kedubes Kanada dalam sesi diskusi.

Pertemuan ini diharapkan menjadi titik awal kerja sama jangka panjang antara AWPF dan Kedutaan Besar Kanada, serta memperkuat hubungan kemitraan dalam advokasi perlindungan hak asasi manusia dan penanganan krisis pengungsi di tingkat lokal dan internasional.

Sebagai lembaga yang aktif dalam isu perdamaian dan perlindungan kelompok rentan, AWPF akan terus berkomitmen untuk mengawal hak-hak pengungsi dan mengupayakan solusi berkelanjutan yang berpihak pada martabat kemanusiaan.

Panen Jagung Ketiga Kelompok Perempuan Dedingin Celala Berhasil, Dukung Kemandirian Petani Perempuan Gayo

Bener Meriah, 27 Oktober 2025 – Kelompok Perempuan Dedingin Celala yang berada di salah satu kampung di wilayah Gayo, yaitu kampung kute tanyung Kabupaten Bener Meriah, kembali meraih keberhasilan dengan melaksanakan panen jagung ketiga pada Senin (27/10/2025). Program pertanian jagung ini didukung sepenuhnya oleh Aceh Women’s for Peace Foundation (AWPF) sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi perempuan di daerah pedesaan.

Panen yang berlangsung di lahan pertanian milik kelompok ini menunjukkan hasil yang memuaskan. Jagung yang dipanen tampak berkualitas baik dan mengalami peningkatan produksi dibanding panen sebelumnya. Hal ini menjadi bukti keberhasilan pendampingan yang dilakukan AWPF melalui program pemberdayaan perempuan petani.

Ketua Kelompok Perempuan Dedingin Celala ibu Syamsuriah, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan bangga atas keberhasilan panen kali ini.

“Kami sangat senang dan bersyukur bisa kembali panen. Ini sudah panen yang ketiga, dan hasilnya sangat memuaskan. Berkat kerja sama dan semangat ibu-ibu di kelompok kami, kami bisa membuktikan bahwa perempuan juga mampu mengelola pertanian dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Aceh Women’s for Peace Foundation (AWPF) menyampaikan apresiasi atas komitmen kelompok perempuan yang terus aktif mengembangkan kapasitas mereka di sektor pertanian.

“Kami sangat bangga dapat mendampingi perempuan-perempuan hebat yang bekerja sebagai petani ini. Program ini bukan hanya soal hasil panen, tetapi tentang membangun kemandirian ekonomi dan meningkatkan kepercayaan diri perempuan agar lebih aktif berperan dalam pembangunan desa,” katanya.

Program pertanian yang dijalankan oleh AWPF ini tidak hanya fokus pada pembiayaan, tetapi juga memberikan pelatihan teknis pertanian, pengelolaan kelompok, serta penguatan kapasitas perempuan dalam usaha ekonomi produktif.
Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi kelompok perempuan lainnya di Aceh untuk terus aktif meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui usaha bersama dan kerja kolektif berbasis komunitas. Kelompok Dedingin Celala juga berencana memperluas lahan garapan serta mengembangkan produk turunan jagung agar memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.
Panen jagung ketiga ini menjadi momentum penting bahwa perempuan pedesaan mampu bangkit dan berdaya ketika diberi ruang, kesempatan, dan dukungan.

 

 

Direktur AWPF Hadiri ASEAN Civil Society Conference di Kuala Lumpur, Bahas Isu Kemanusiaan Kawasan

Kuala Lumpur, 15 Oktober 2025 – Direktur Aceh Women Peace Foundation (AWPF), Irma Sari, menjadi salah satu peserta dalam ASEAN Civil Society Conference (ACSC) yang berlangsung pada 14–15 Oktober 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan perwakilan organisasi masyarakat sipil dari seluruh negara anggota ASEAN yang fokus pada isu perdamaian, hak asasi manusia, dan keadilan sosial di kawasan Asia Tenggara.

Dengan mengusung tema “ASEAN Hidden”, konferensi ini menyoroti beragam persoalan kemanusiaan yang kerap tersembunyi di balik narasi stabilitas kawasan. Dalam sesi utama, HE. Edmund Bon Tai Sin, Ketua ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), menyampaikan pandangan kritis terhadap kondisi hak asasi manusia di beberapa negara ASEAN, termasuk krisis kemanusiaan yang terus berlangsung terhadap etnis Rohingya di Myanmar serta berbagai pelanggaran HAM di negara lain di kawasan ini.

Dalam forum tersebut, Irma Sari menyampaikan pentingnya peran masyarakat sipil, khususnya kepemimpinan perempuan, dalam memperjuangkan nilai kemanusiaan lintas batas negara. “Kita perlu memperkuat solidaritas masyarakat sipil ASEAN agar suara kelompok rentan — perempuan, anak, dan pengungsi — tidak tenggelam dalam kebijakan politik regional,” ujarnya.

Selain menjadi ajang berbagi pengalaman dan strategi advokasi, konferensi ini juga membuka ruang dialog antara organisasi masyarakat sipil dengan perwakilan lembaga resmi ASEAN. Beberapa isu utama yang dibahas meliputi pengungsi lintas negara, krisis iklim, kebebasan berekspresi, serta keadilan sosial dan gender.

Partisipasi AWPF dalam konferensi ini menjadi bagian dari komitmen lembaga untuk terus memperjuangkan perdamaian, kesetaraan gender, dan pemenuhan hak asasi manusia, baik di Aceh, Indonesia, maupun di kawasan Asia Tenggara secara lebih luas.

 

AWPF dan Kedutaan Besar Selandia Baru Perkuat Kolaborasi untuk Pemenuhan Hak Asasi Perempuan

Banda Aceh, 23 September 2025. Aceh Women’s for Peace Foundation (AWPF) memenuhi undangan makan malam dan diskusi bersama perwakilan Kedutaan Besar Selandia Baru di Banda Aceh pada Selasa, 23 September 2025. Pertemuan ini menjadi ruang dialog strategis untuk memperkuat kerja sama dalam isu pemenuhan hak asasi perempuan, pemberdayaan perempuan, serta penguatan perlindungan terhadap penyintas kekerasan di Aceh dan Indonesia secara luas.
Silaturahmi tersebut merupakan rangkaian komunikasi dan kolaborasi yang telah terjalin sejak tahun 2020 antara AWPF dan Kedutaan Besar Selandia Baru. Selama lima tahun kemitraan, kedua pihak telah menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam mendukung inisiatif keadilan gender, penguatan kapasitas perempuan akar rumput, serta advokasi kebijakan yang berpihak pada perempuan dan kelompok rentan.

Delegasi Kedutaan Besar Selandia Baru yang hadir dalam pertemuan ini terdiri dari: Ibu Giselle – Deputy Head of Mission, Ibu Ema – First Secretary Political, Bapak Tim – Counselling Migration Officer dan Bapak Awan – Perwakilan tim diplomatik
Dalam sambutannya, Ibu Giselle menyampaikan bahwa Selandia Baru berkomitmen untuk terus bekerja bersama organisasi masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan kesetaraan gender. “Kami percaya kerja-kerja perubahan sosial harus dilakukan bersama komunitas lokal. Kami melihat AWPF sebagai mitra yang memiliki visi kuat untuk membangun keadilan dan kesetaraan bagi perempuan di Aceh,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur AWPF, Ibu Irma Sari, menekankan pentingnya kemitraan internasional yang berlandaskan solidaritas dan keberpihakan pada nilai kemanusiaan. “Kolaborasi dengan Kedutaan Besar Selandia Baru sejak tahun 2020 adalah bentuk kepercayaan yang sangat kami hargai. Dukungan ini memperkuat kerja-kerja kami dalam membantu perempuan di wilayah pascakonflik, penyintas kekerasan, perempuan muda, dan kelompok rentan lainnya. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada perempuan yang tertinggal dalam proses pembangunan dan perdamaian,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa AWPF akan terus memperluas ruang advokasi, pendidikan masyarakat, dan pendampingan hukum bagi perempuan yang menghadapi diskriminasi dan kekerasan. “Kerja kami bukan hanya soal program, tapi soal memastikan keadilan dan perlindungan menjadi hak setiap perempuan. Itu adalah komitmen kami,” ujar Irma Sari.
Pertemuan ditutup dengan makan malam bersama dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Kedua pihak sepakat untuk melanjutkan kerja sama pada tahun 2025–2026 melalui inisiatif bersama yang berfokus pada pemulihan penyintas, pemberdayaan perempuan di tingkat komunitas, serta mendorong kebijakan yang berperspektif gender melalui pendekatan multipihak.

AWPF Gelar Diskusi Terfokus dengan Kaum Milenial di Kabupaten Pidie

www.awpf.or.id | Banda Aceh – Aceh Womens for Peace Foundation gelar acara Diskusi dengan jaringan milenial di sebuah caffe tepatnya pusat kota sigli, Aceh (07\09\2024).
Diskusi Terfokus Aceh Womens for Peace Foundation (AWPF) dengan Mahasiswa Unigha, Al Hilal dan Kader HMI di Wilayah Pidie Aceh guna meningkatkan kesadaran para pemuda dalam menangkal issue-issue yang sedang berkembang di tengah masyarakat hari ini.
salah satunya issu terkait keberadaan pengungsi rohingya yang ada di aceh saat ini. pasalnya hal ini sekarang sangat menarik perhatian berbagai pihak dan berita berita yang tidak tahu sumber akarnya juga tersebar di kalangan muda.
Maka dengan itu, kita dari AWPF memberikan pemahaman kepada kaum muda agar sudi kiranya bersama menangkal hoax dan mencari tahu apa yang bisa kita bergerak bersama dalam menangani pengungsi rohingya di kabupaten Pidie, Aceh, Ujar Irma selaku direktur AWPF. (*)