Banda Aceh, 30 April 2026 — Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan mengangkat tema “Suara Warga” pada Rabu, 30 April 2026, pukul 10.00 WIB, bertempat di Gedung DPRK Banda Aceh. Kegiatan ini menjadi ruang partisipatif bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, masukan, serta pengalaman langsung terkait berbagai isu pembangunan di tingkat kota.

Aceh Women’s Platform for Peace (AWPF) turut berpartisipasi aktif dalam forum ini sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat suara perempuan, korban kekerasan, serta kelompok rentan lainnya dalam proses pengambilan kebijakan publik. Keterlibatan AWPF menegaskan pentingnya pendekatan inklusif dan responsif gender dalam setiap kebijakan daerah.

Dalam forum RDPU, berbagai perwakilan masyarakat menyampaikan isu-isu krusial, antara lain perlindungan terhadap perempuan dan anak, akses terhadap layanan keadilan, penguatan peran komunitas dalam pencegahan kekerasan, serta kebutuhan akan kebijakan yang lebih berpihak pada kelompok rentan. AWPF menyoroti bahwa suara perempuan, khususnya mereka yang memiliki pengalaman langsung sebagai korban, perlu diakomodasi secara substantif dalam proses legislasi dan pengawasan kebijakan.

Perwakilan AWPF dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa ruang-ruang seperti RDPU merupakan langkah strategis dalam memperkuat demokrasi partisipatif di tingkat lokal. Namun demikian, diperlukan komitmen berkelanjutan dari para pemangku kebijakan untuk memastikan bahwa setiap masukan yang disampaikan tidak hanya didengar, tetapi juga ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan konkret.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah dalam mendorong kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. AWPF akan terus berperan aktif dalam mengawal proses ini, termasuk memastikan bahwa perspektif gender dan keadilan sosial menjadi bagian integral dari pembangunan di Banda Aceh.