Bener Meriah, 19 Oktober 2026 – Aceh Women’s for Peace Foundation (AWPF) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Mekanisme Perlindungan Perempuan dan Anak Penyintas Kekerasan” di Desa Simpang Antara, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, pada Senin (19/10/2026). Kegiatan ini diikuti oleh 20 peserta yang terdiri dari perangkat desa, tokoh perempuan, serta para pihak dan pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam pengambilan kebijakan dan upaya perlindungan perempuan dan anak.
Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Desa Simpang Antara, yang merupakan satu-satunya perempuan yang menjabat sebagai kepala desa di Kabupaten Bener Meriah. Kehadiran dan kepemimpinannya menjadi representasi penting bahwa perempuan memiliki kapasitas dan kesempatan untuk mengambil peran strategis dalam pemerintahan desa, termasuk dalam mendorong kebijakan dan langkah-langkah perlindungan bagi perempuan dan anak.
Direktur AWPF, Irma Sari, S.HI., dalam pengantarnya menyampaikan bahwa keberadaan mekanisme perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa merupakan kebutuhan mendesak. Desa menjadi salah satu ruang terdekat bagi masyarakat untuk mendapatkan pertolongan awal ketika terjadi kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman bersama, komitmen, serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan pihak-pihak terkait.
“Penting bagi setiap desa untuk memiliki mekanisme perlindungan perempuan dan anak yang dapat menjadi pedoman bersama ketika terjadi kasus kekerasan. Perempuan dan anak yang mengalami kekerasan harus mendapatkan respons dan dukungan yang tepat, dengan tetap memperhatikan keamanan, kerahasiaan, serta martabat penyintas,” ungkap Irma Sari.
Dalam kesempatan tersebut, Irma Sari juga menyerahkan dokumen Mekanisme Perlindungan Perempuan dan Anak yang telah disusun AWPF bersama para pihak sebagai bahan acuan dan tindak lanjut bagi pemerintah desa serta pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini diharapkan dapat membantu memperjelas langkah-langkah penanganan awal, koordinasi, pendampingan, dan rujukan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.
FGD ini juga menjadi ruang dialog bagi peserta untuk membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya keterlibatan seluruh unsur masyarakat dalam menciptakan lingkungan desa yang aman dan bebas dari kekerasan. Penguatan mekanisme perlindungan tidak dapat dibebankan hanya kepada perempuan atau lembaga layanan, tetapi membutuhkan dukungan dan tanggung jawab bersama, terutama dari pemerintah desa dan para pengambil kebijakan.
Melalui kegiatan ini, AWPF berharap dokumen mekanisme perlindungan yang telah diserahkan dapat menjadi salah satu dasar bagi penguatan komitmen dan langkah nyata di tingkat desa. Dengan demikian, perempuan dan anak, khususnya penyintas kekerasan, dapat memperoleh akses terhadap perlindungan dan layanan yang lebih aman, responsif, dan berpihak pada kebutuhan mereka. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan proyek “Kepemimpinan Perempuan untuk Ketahanan Ekonomi dan Perlindungan Penyintas Kekerasan Berbasis Gender” yang dilaksanakan AWPF di Kecamatan Wih Pesam dan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dengan dukungan Canada Fund for Local Initiatives (CFLI), Pemerintah Kanada.