Kategori: Berita

Takengon, 15 September 2026 – Aceh Women’s for Peace Foundation (AWPF) terus mendorong peningkatan kapasitas perempuan melalui penguatan keterampilan kewirausahaan dan pengembangan usaha berbasis potensi lokal. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan yang berfokus pada pengembangan bisnis kopi Gayo bagi perempuan di Kabupaten Bener Meriah.

Kegiatan yang berlangsung pada 14–16 September 2026 di Meeting Room Grand Bayu Hill Hotel, Takengon, Aceh Tengah, ini diikuti oleh sekitar 20 peserta perempuan yang berasal dari kalangan petani kopi, pelaku usaha mikro, serta pendamping masyarakat. Pelatihan tersebut menjadi ruang pembelajaran bersama untuk memperkuat kemampuan peserta dalam mengelola usaha, meningkatkan nilai tambah produk, dan memperluas peluang pasar.

Meningkatkan Kapasitas Perempuan dalam Rantai Nilai Kopi

Kopi Gayo merupakan salah satu komoditas unggulan yang memiliki potensi ekonomi besar bagi masyarakat di wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah. Dalam proses pengembangannya, perempuan memiliki kontribusi pada berbagai tahapan, mulai dari pengelolaan kebun, pengolahan hasil, pemasaran, hingga pengembangan usaha.

Melalui pelatihan ini, AWPF berupaya memperkuat peran perempuan agar tidak hanya terlibat dalam proses produksi, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan dan mengembangkan usaha secara mandiri.

Materi pelatihan mencakup sejumlah aspek penting dalam pengelolaan bisnis, di antaranya:

• Penguatan kapasitas kewirausahaan perempuan.

• Legalitas dan pengelolaan usaha.

• Strategi pemasaran dan pemanfaatan digitalisasi.

• Pengembangan produk serta peningkatan nilai tambah kopi.

• Akses terhadap pembiayaan produktif.

• Penguatan jaringan dan keberlanjutan usaha.

Pembahasan berbagai materi tersebut diharapkan dapat membantu peserta memahami pengelolaan bisnis secara lebih menyeluruh, sekaligus mempersiapkan usaha agar mampu beradaptasi dengan perubahan pasar.

Kolaborasi Pemerintah, Akademisi, dan Pelaku Usaha

Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, termasuk unsur pemerintah, akademisi, fasilitator, serta pelaku usaha kopi. Keterlibatan berbagai pihak tersebut memberikan kesempatan bagi peserta untuk memperoleh perspektif yang beragam mengenai tantangan dan peluang pengembangan bisnis kopi.

Hasra dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah menyampaikan materi yang berkaitan dengan pengembangan kelembagaan dan usaha. Sementara itu, Budi Arianto, akademisi sekaligus fasilitator dari Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, turut memberikan perspektif mengenai penguatan kapasitas dan pengembangan usaha.

Pelatihan juga menghadirkan Rizkani, pengusaha dan eksportir kopi sekaligus Ketua Koperasi Kopi Wanita (KOKOWA) Gayo, serta Susilawati, pelaku usaha kopi dan pendiri Komunitas Ine Kopi. Pengalaman kedua pelaku usaha tersebut menjadi referensi bagi peserta dalam memahami praktik bisnis kopi dan peluang pengembangan usaha perempuan.

Mendorong Kemandirian Ekonomi dan Akses Pasar

Pengembangan kewirausahaan perempuan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan, tetapi juga dengan upaya membangun kemandirian ekonomi, memperkuat ketahanan keluarga, dan menciptakan ekosistem usaha yang lebih inklusif.

Melalui kegiatan ini, peserta didorong untuk mengembangkan usaha yang memiliki perencanaan lebih baik, memperhatikan aspek legalitas, memanfaatkan teknologi digital, serta membangun hubungan dengan berbagai pihak yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis.

Penguatan akses pasar dan jaringan usaha juga menjadi bagian penting dalam proses pengembangan pelaku usaha. Dengan adanya jejaring yang lebih luas, perempuan pelaku usaha diharapkan dapat memperoleh peluang kolaborasi, memperkenalkan produk, dan meningkatkan daya saing komoditas kopi Gayo.

AWPF Berkomitmen Memperkuat Peran Perempuan

Direktur AWPF, Irma Sari, S.HI., menekankan pentingnya peran perempuan dalam berbagai tahapan rantai nilai kopi, mulai dari pengelolaan kebun, pengolahan, pemasaran, hingga pengembangan usaha.

Pelatihan ini merupakan bagian dari upaya AWPF untuk mendukung perempuan agar memiliki pengetahuan, keterampilan, serta akses yang lebih luas dalam mengembangkan kegiatan ekonomi. Selain meningkatkan kemampuan individu, program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat jaringan perempuan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

AWPF berharap kegiatan pelatihan dapat menjadi langkah awal bagi peserta untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperluas akses pasar, serta membangun kemandirian ekonomi yang berdampak positif bagi keluarga dan masyarakat.

Media Coverage
AWPF juga mendapat pemberitaan dari RRI Banda Aceh dan Berita Merdeka melalui artikel
“Bener Meriah Dorong Perempuan Gayo Jadi Motor Penggerak Ekonomi Kopi”, dan “AWPF Dorong Perempuan Bener Meriah Naik Kelas Lewat Bisnis Kopi Gayo”, yang diterbitkan pada 15 September 2026.

Baca pemberitaan selengkapnya:
Bener Meriah Dorong Perempuan Gayo Jadi Motor Penggerak Ekonomi Kopi https://rri.co.id/banda-aceh/ekonomi/umkm/2730318/bener-meriah-dorong-perempuan-gayo-jadi-motor-penggerak-ekonomi-kopi

AWPF Dorong Perempuan Bener Meriah Naik Kelas Lewat Bisnis Kopi Gayo – https://beritamerdeka.net/news/awpf-dorong-perempuan-bener-meriah-naik-kelas-lewat-bisnis-kopi-gayo/index.html

 

Bener Meriah, 23 Agustus 2026 — Aceh Women for Peace Foundation (AWPF) menyelenggarakan Training Kepemimpinan Perempuan dengan tema “Mendorong Kepemimpinan Perempuan untuk Ketahanan Ekonomi dan Perlindungan dari Kekerasan Berbasis Gender di Komunitas” pada 21–23 Agustus 2026 di Aula Rembele, Sp. 4 Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Kegiatan ini didukung oleh Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas perempuan di tingkat komunitas.
Training diikuti oleh 20 peserta yang berasal dari komunitas dampingan AWPF dan perempuan potensial di wilayah intervensi program di Kabupaten Bener Meriah. Peserta terdiri dari pemimpin dan kader perempuan, pelaku usaha, tokoh perempuan, pendamping kelompok rentan, serta unsur laki-laki dari aparatur kampung, pemangku adat, tokoh masyarakat, dan tokoh komunitas sebagai mitra perubahan.
Selama tiga hari, peserta mendapatkan pembelajaran mengenai kepemimpinan perempuan, komunikasi dan negosiasi, pengambilan keputusan, ketahanan ekonomi, akses dan kontrol terhadap sumber daya, kesetaraan gender, serta pencegahan dan perlindungan dari Kekerasan Berbasis Gender (GBV). Training dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, feminis, berbasis pengalaman, dan berpusat pada peserta melalui diskusi, studi kasus, simulasi, refleksi, serta penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL).
Direktur AWPF, Irma Sari, S.HI., menyampaikan apresiasi kepada Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) atas dukungan yang diberikan kepada AWPF sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik. “Kami menyampaikan terima kasih kepada Canada Fund for Local Initiatives atas dukungan terhadap kegiatan ini. Dukungan tersebut sangat berarti bagi AWPF dalam memperkuat kapasitas perempuan di komunitas, khususnya dalam kepemimpinan, ketahanan ekonomi, dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender. Kami berharap dukungan ini dapat memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi kelompok sasaran serta komunitas dampingan kami,” ujar Irma Sari.
Melalui kegiatan ini, AWPF berharap semakin banyak perempuan memiliki kepercayaan diri, kapasitas kepemimpinan, kemampuan menyampaikan aspirasi, serta posisi tawar yang lebih kuat dalam keluarga dan komunitas. Training ini juga diharapkan memperkuat kolaborasi antara perempuan, laki-laki, dan pemangku kepentingan untuk membangun komunitas yang lebih setara, tangguh, aman, dan inklusif.

Bener Meriah, 21 Agustus 2026 – Aceh Women’s for Peace Foundation (AWPF) resmi memulai pelaksanaan Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) 2026–2027 di Kabupaten Bener Meriah. Program ini mendapat dukungan dari Kedutaan Besar Kanada dan menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat kepemimpinan, partisipasi, serta pemberdayaan perempuan di tingkat komunitas.
Program CFLI 2026–2027 dirancang untuk membuka lebih banyak ruang bagi perempuan agar dapat terlibat secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan di lingkungan mereka. Penguatan kapasitas perempuan juga menjadi salah satu langkah penting dalam mendorong masyarakat yang lebih inklusif, setara, aman, dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.
Dalam pelaksanaannya, AWPF memberikan perhatian pada penguatan kepemimpinan perempuan ditingkat desa, ketahanan ekonomi perempuan, serta upaya pencegahan dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender. Pendekatan ini diharapkan dapat mendukung perempuan agar tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi aktor yang memiliki peran dalam menentukan arah perubahan di komunitasnya.
Direktur AWPF, Irma Sari, menekankan bahwa penguatan kepemimpinan perempuan di tingkat desa membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak.
“Kepemimpinan perempuan di desa tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan dukungan pemerintah, pemangku adat, aparat penegak hukum, pemerintah kampung, komunitas dan masyarakat,” kata Irma.
Menurutnya, perempuan perlu mendapatkan ruang yang cukup untuk berpartisipasi dan mengambil keputusan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam memastikan upaya pemberdayaan perempuan dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Perempuan harus memiliki ruang untuk berperan dan mengambil keputusan. Karena itu, kolaborasi semua pihak menjadi bagian penting dari program ini,” ujarnya.
Kick-Off Program CFLI 2026–2027 menjadi momentum awal untuk membangun kesepahaman dan memperkuat komitmen bersama antara AWPF dengan berbagai pemangku kepentingan di Bener Meriah. Kegiatan tersebut juga ditandai dengan penandatanganan Piagam Komitmen sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan kepemimpinan dan partisipasi perempuan.
Bagi AWPF, perubahan yang berkelanjutan tidak dapat dibangun oleh satu pihak saja. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, komunitas, lembaga adat, aparat penegak hukum, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung perempuan untuk berkembang dan berpartisipasi secara setara.
Melalui Program CFLI 2026–2027, AWPF berkomitmen untuk terus mendukung perempuan agar memiliki kapasitas, keberanian, dan ruang yang lebih luas untuk menyuarakan kepentingannya, terlibat dalam pengambilan keputusan, serta berkontribusi dalam pembangunan di tingkat komunitas.
Program ini sekaligus memperkuat komitmen AWPF dalam mendorong kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan dari kekerasan berbasis gender, perdamaian, dan pembangunan masyarakat yang inklusif di Aceh.

Media Coverage
Peluncuran Program CFLI 2026–2027 AWPF juga mendapat pemberitaan dari RakyatGayo melalui artikel
“AWPF Mulai Program CFLI, Perkuat Kepemimpinan Perempuan di Bener Meriah”, yang diterbitkanpada 21 Agustus 2026.

Baca pemberitaan selengkapnya:
AWPF Mulai Program CFLI, Perkuat Kepemimpinan Perempuan di Bener Meriah https://rakyatgayo.com/awpf-mulai-program-cfli-perkuat-kepemimpinan-perempuan-di-bener-meriah/

Banda Aceh, 30 April 2026 — Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan mengangkat tema “Suara Warga” pada Rabu, 30 April 2026, pukul 10.00 WIB, bertempat di Gedung DPRK Banda Aceh. Kegiatan ini menjadi ruang partisipatif bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, masukan, serta pengalaman langsung terkait berbagai isu pembangunan di tingkat kota.

Aceh Women’s for Peace Foundation (AWPF) turut berpartisipasi aktif dalam forum ini sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat suara perempuan, korban kekerasan, serta kelompok rentan lainnya dalam proses pengambilan kebijakan publik. Keterlibatan AWPF menegaskan pentingnya pendekatan inklusif dan responsif gender dalam setiap kebijakan daerah.

Dalam forum RDPU, berbagai perwakilan masyarakat menyampaikan isu-isu krusial, antara lain perlindungan terhadap perempuan dan anak, akses terhadap layanan keadilan, penguatan peran komunitas dalam pencegahan kekerasan, serta kebutuhan akan kebijakan yang lebih berpihak pada kelompok rentan. AWPF menyoroti bahwa suara perempuan, khususnya mereka yang memiliki pengalaman langsung sebagai korban, perlu diakomodasi secara substantif dalam proses legislasi dan pengawasan kebijakan.

Perwakilan AWPF dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa ruang-ruang seperti RDPU merupakan langkah strategis dalam memperkuat demokrasi partisipatif di tingkat lokal. Namun demikian, diperlukan komitmen berkelanjutan dari para pemangku kebijakan untuk memastikan bahwa setiap masukan yang disampaikan tidak hanya didengar, tetapi juga ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan konkret.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah dalam mendorong kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. AWPF akan terus berperan aktif dalam mengawal proses ini, termasuk memastikan bahwa perspektif gender dan keadilan sosial menjadi bagian integral dari pembangunan di Banda Aceh.

Aceh, 10 Maret 2026 – Aceh Women’s Peace Foundation (AWPF) bekerja sama dengan Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia melaksanakan kegiatan berbagi takjil atau makanan berbuka puasa kepada pengungsi luar negeri yang terdampak bencana di Kabupaten Pidie, Aceh. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan serta solidaritas kepada para pengungsi yang sedang menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan.

Dalam kegiatan ini, tim menyalurkan makanan berbuka puasa yang bergizi untuk membantu memenuhi kebutuhan energi serta nilai gizi yang baik bagi para pengungsi yang sedang menjalankan ibadah puasa. Bantuan makanan tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan bagi mereka yang masih berada dalam situasi pemulihan akibat bencana.

Direktur AWPF menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tim Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia yang telah berkolaborasi dalam kegiatan kemanusiaan ini.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua tim Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia yang telah bersama-sama menyalurkan takjil dan berbagi dengan para pengungsi luar negeri di Kabupaten Pidie yang terdampak bencana. Kami sangat senang dapat berbagi dengan para pengungsi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini,” ujar Direktur AWPF.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan berbagi di bulan Ramadan memiliki makna yang sangat penting, tidak hanya sebagai bentuk kepedulian sosial tetapi juga sebagai penguat nilai kemanusiaan dan solidaritas.

“Kami percaya bahwa berbagi di bulan Ramadan akan membawa keberkahan dan menambah pahala bagi semua pihak yang terlibat, sekaligus memperkuat rasa persaudaraan dan kemanusiaan,” tambahnya.

Banda Aceh, 8 Maret 2026 – Dalam rangka memperingati International Women’s Day (IWD) 2026, Aceh Women’s Peace Foundation (AWPF) menyelenggarakan rangkaian kegiatan di Banda Aceh pada 8 Maret 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak-hak perempuan, khususnya dalam konteks penanganan dan pemulihan pasca bencana di Aceh.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan edukasi kepada mahasiswa dan masyarakat umum mengenai makna dan sejarah peringatan International Women’s Day. Selain itu, AWPF juga menggelar kampanye melalui media sosial untuk mengajak masyarakat lebih peduli terhadap isu kesetaraan gender dan perlindungan perempuan. Kegiatan kemudian ditutup dengan buka puasa bersama sebagai ruang kebersamaan dan refleksi atas peran penting perempuan dalam masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, AWPF menegaskan bahwa pengalaman pasca bencana di Aceh menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya berperan sebagai penyintas, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam proses pemulihan komunitas. Banyak perempuan yang berperan sebagai penjaga keluarga, mendistribusikan bantuan, serta memastikan kebutuhan dan hak-hak para penyintas dapat terpenuhi.

Direktur AWPF menyampaikan bahwa pemenuhan hak perempuan bukanlah pilihan, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara.

“Perempuan dalam situasi bencana sering menghadapi kerentanan berlapis. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak perempuan harus menjadi prioritas, mulai dari akses terhadap keadilan, layanan kesehatan, dukungan psikososial, hingga keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan,” ujarnya.

AWPF juga mengajak semua pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, komunitas, serta para pemangku kepentingan lainnya, untuk bersama-sama memastikan pemenuhan hak-hak perempuan di Aceh. Hal ini mencakup penguatan akses perempuan terhadap keadilan, layanan kesehatan yang responsif gender, dukungan psikososial bagi penyintas, serta memastikan perempuan memiliki ruang yang setara dalam pengambilan keputusan terkait penanganan bencana dan pembangunan perdamaian.

Melalui peringatan International Women’s Day 2026 ini, AWPF berharap semakin banyak pihak yang terlibat dalam upaya memperjuangkan kesetaraan, keadilan, dan perlindungan bagi perempuan, khususnya dalam situasi krisis dan bencana.

Selamat Hari Perempuan Internasional 2026.
Bersama, kita wujudkan dunia yang lebih adil, setara, dan inklusif bagi semua perempuan.

Bener Meriah – 5 Maret 2026 Aceh Women’s Peace Foundation (AWPF) melakukan audiensi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bener Meriah dalam rangka memperkuat koordinasi pemulihan bagi para penyintas pasca bencana di Kabupaten Bener Meriah.

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya membangun kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil dan pemerintah daerah dalam memastikan proses pemulihan yang lebih inklusif, khususnya bagi perempuan dan kelompok rentan yang terdampak bencana.

Direktur AWPF, Irma Sari, menyampaikan bahwa audiensi ini bertujuan untuk melakukan koordinasi awal terkait rencana kegiatan pemulihan bagi para penyintas di Kabupaten Bener Meriah yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan April mendatang.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari koordinasi AWPF dengan pemerintah daerah untuk mendukung proses pemulihan bagi para penyintas di Bener Meriah. Kami berharap kolaborasi ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi para penyintas bencana,” ujar Irma Sari.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah, Bapak Edi Jaswin, S.Kes, M.Si, juga menyambut baik rencana kegiatan pemulihan yang akan dilaksanakan oleh AWPF. Ia menyampaikan dukungannya terhadap upaya kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil dalam membantu para penyintas bencana, khususnya perempuan dan anak.

AWPF selama ini aktif melakukan pendampingan kepada perempuan dan komunitas terdampak bencana, termasuk melalui dukungan psikososial, penguatan kapasitas komunitas, serta advokasi pemenuhan hak-hak penyintas.

Melalui audiensi ini, diharapkan kerja sama antara AWPF dan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dapat semakin memperkuat upaya pemulihan pasca bencana yang responsif gender, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga para penyintas dapat kembali menjalani kehidupan secara lebih aman dan bermartabat.

Bener Meriah, 9 Februari 2026 – Aceh Women’s Peace Foundation (AWPF) menyalurkan bantuan berupa paket food (pangan) dan paket kehormatan kepada perempuan penyintas bencana serta para pemangku kepentingan yang terdampak bencana di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Kegiatan penyaluran bantuan ini dilaksanakan pada 9 Februari 2026 di Kabupaten Bener Meriah sebagai bagian dari komitmen AWPF dalam mendukung pemulihan masyarakat terdampak bencana, khususnya perempuan dan kelompok rentan.

Bantuan yang disalurkan meliputi paket pangan serta paket kehormatan yang berisi mukena, kain sarung, pakaian anak-anak, dan kebutuhan dasar lainnya. Bantuan ini diberikan kepada penyintas bencana dan komunitas yang selama ini menjadi bagian dari kelompok dampingan AWPF.

Direktur AWPF menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap para penyintas bencana yang hingga saat ini masih menghadapi berbagai keterbatasan.

“AWPF sangat senang dapat berbagi dengan para penyintas bencana, terlebih menjelang datangnya bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Kami berharap bantuan berupa paket food dan paket kehormatan ini dapat sedikit meringankan kebutuhan keluarga penyintas serta memberikan semangat bagi mereka untuk terus bangkit,” ujar Direktur AWPF.

Menurut AWPF, perempuan dan anak-anak seringkali menjadi kelompok yang paling rentan dalam situasi bencana. Oleh karena itu, pendekatan bantuan yang sensitif terhadap kebutuhan perempuan menjadi penting agar proses pemulihan dapat berlangsung lebih adil dan inklusif.

Selain menyalurkan bantuan, AWPF selama ini juga melakukan pendampingan kepada kelompok perempuan di komunitas, termasuk penguatan kapasitas, dukungan psikososial, serta advokasi perlindungan bagi perempuan penyintas kekerasan dan bencana.

Melalui kegiatan ini, AWPF berharap paket bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat nyata bagi para penyintas serta memperkuat solidaritas kemanusiaan di tengah masyarakat yang sedang menghadapi masa pemulihan pascabencana.

Aceh Tengah, 10 Januari 2026 —
Aceh Women’s Peace Foundation (AWPF) menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi penyintas bencana ekologis di Kabupaten Aceh Tengah pada Sabtu, 10 Januari 2026. Distribusi bantuan dilakukan di beberapa wilayah terdampak, meliputi Kecamatan Bintang serta Kecamatan Laut Tawar, tepatnya di Dusun Rawe Toweren, Nosar, dan Jamur Konyel Bintang.

Bantuan yang disalurkan berupa bahan makanan pokok untuk mendukung kebutuhan dasar para penyintas yang hingga saat ini masih bertahan di posko-posko pengungsian. Tim AWPF menyalurkan bantuan melalui dapur umum yang dikelola di posko pengungsian, sebagai upaya memastikan bantuan dapat langsung dimanfaatkan oleh keluarga terdampak.

Direktur AWPF, Irma Sari, menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap para penyintas bencana ekologis yang masih berada dalam situasi darurat.

“Bantuan dari AWPF kami berikan kepada para penyintas bencana ekologis yang saat ini masih tinggal di posko pengungsian dan disalurkan melalui dapur umum posko. Kami berharap bantuan ini dapat bermanfaat bagi keluarga penyintas,” ujar Irma Sari.

Ia juga menekankan pentingnya percepatan pemulihan pascabencana, khususnya penyediaan hunian sementara yang layak bagi para penyintas.

“Kami berharap para penyintas dapat segera dibuatkan hunian sementara agar mereka bisa kembali menjalani kehidupan yang lebih layak, terlebih menjelang bulan Ramadan,” tambahnya.

AWPF mendorong agar proses pemulihan pascabencana dilakukan secara adil dan inklusif, dengan memperhatikan hak-hak kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Pemulihan yang berperspektif keadilan dinilai penting agar tidak ada kelompok yang tertinggal dalam proses penanganan dan pemulihan bencana.

Tentang AWPF
Aceh Women’s Peace Foundation (AWPF) adalah organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada penguatan peran perempuan dalam pembangunan perdamaian, keadilan sosial, serta perlindungan hak-hak kelompok rentan di Aceh.

Pidie Jaya — 28 Desember 2025. Aceh Women’s Peace Foundation (AWPF) melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan logistik bagi penyintas banjir di Gampong Tijeun Daboh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya. Kegiatan ini dilaksanakan di Meunasah Gampong Tijeun Daboh dan diikuti oleh Keuchik (Kepala Desa) beserta aparatur gampong setempat.

Sebanyak 200 paket bantuan disalurkan kepada 200 kepala keluarga penyintas bencana banjir di Gampong Tijeun Daboh. Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari respons kemanusiaan AWPF terhadap bencana ekologis yang melanda wilayah Pidie Jaya.

Paket bantuan logistik yang disalurkan berisi kebutuhan pokok serta perlengkapan kesehatan dan kebersihan, meliputi sarden, sikat gigi, odol, sampo, sabun mandi, sabun cuci piring, biskuit, dan air minum. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga penyintas di tengah keterbatasan pascabencana.

Dalam sambutannya, Direktur Aceh Women’s Peace Foundation menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas terlaksananya kegiatan tersebut.

“Kami merasa senang dapat memberikan sedikit bantuan kemanusiaan kepada para penyintas banjir di Pidie Jaya. Bantuan ini merupakan donasi dari berbagai pihak yang telah mempercayakan AWPF sebagai bagian dari tim yang melaksanakan kerja-kerja kemanusiaan di Aceh,” ujar Direktur AWPF.

Lebih lanjut disampaikan bahwa paket bantuan kemanusiaan ini diharapkan dapat memberikan kebahagiaan serta meringankan beban keluarga penyintas bencana ekologis, khususnya di Kabupaten Pidie Jaya dan Aceh pada umumnya.

Proses pembagian bantuan berlangsung secara tertib dan terkoordinasi dengan baik, sehingga seluruh penerima manfaat mendapatkan haknya secara adil dan merata.

Melalui kegiatan ini, AWPF menegaskan komitmennya untuk terus hadir mendampingi masyarakat terdampak bencana serta memperkuat solidaritas kemanusiaan di Aceh.