Penulis: AWPF Admin

Jakarta, 8 Oktober 2026 – Tim Aceh Women’s for Peace Foundation (AWPF), yang dipimpin langsung
oleh Direktur AWPF Ibu Irma Sari, S.HI bersama pengurus dan staf AWPF, mengikuti rapat koordinasi
pelaksanaan program Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) di Kantor Kedutaan Besar Kanada,
Jakarta, pada Kamis, 8 Oktober 2026.
Program CFLI yang dilaksanakan AWPF berlangsung sejak Juli 2026 hingga awal 2027. Program ini
berfokus pada penguatan kepemimpinan perempuan dalam ketahanan ekonomi serta perlindungan
perempuan dari kekerasan berbasis gender (gender-based violence/GBV) di Aceh.
Dalam pertemuan tersebut, tim AWPF berdiskusi mengenai perkembangan pelaksanaan program
bersama Ibu Nadige, diplomat sekaligus Manajer CFLI, Bapak Mispan Indirjo, Koordinator CFLI, serta
Ibu Metta Diplomat Kedutaan Besar Kanada.
Pertemuan juga membahas kondisi terkini di Kabupaten Bener Meriah, wilayah pelaksanaan
program AWPF bersama CFLI, termasuk tantangan dan peluang dalam mendorong kepemimpinan
perempuan, penguatan ekonomi, dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender di tingkat
komunitas.
AWPF menyampaikan apresiasi kepada Kedutaan Besar Kanada atas dukungan dan kemitraan yang
terjalin. Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi serta memastikan program
berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi perempuan di Aceh.

Jakarta, 7 Oktober 2026 – Tim Aceh Women’s for Peace Foundation (AWPF) yang dipimpin oleh Irma Sari, S.HI melakukan kunjungan ke Kedutaan Besar Finlandia di Jakarta pada 7 Oktober 2026. Dalam kunjungan tersebut, AWPF diterima oleh Bapak Teemu, diplomat Kedutaan Besar Finlandia, serta Bapak Demas Nauvarian, Penasihat Bidang Ekonomi dan Politik Kedutaan Besar Finlandia di Jakarta.

Pertemuan ini membahas kondisi perempuan, anak, dan kelompok rentan di Aceh pascabencana banjir dan longsor yang terjadi pada November 2025. AWPF menyampaikan berbagai informasi mengenai situasi terkini di lapangan, termasuk kondisi pemenuhan hak-hak perempuan, anak, dan kelompok rentan yang terdampak bencana.

Selain itu, AWPF juga menyoroti tantangan ekonomi perempuan pascabencana. Banyak perempuan di Aceh mengalami keterbatasan ekonomi, kehilangan lahan pertanian, serta menghadapi kesulitan dalam memasarkan produk usaha mereka.

Dalam kesempatan tersebut, AWPF turut memberikan cenderamata berupa produk kopi dari Ine Coffee, usaha yang dikelola oleh perempuan dampingan AWPF. Kopi tersebut diterima langsung oleh Bapak Teemu, diplomat Kedutaan Besar Finlandia.

Pihak Kedutaan Besar Finlandia menyambut baik dan merespons secara positif paparan yang disampaikan AWPF. Pihak Kedutaan menyatakan dukungan terhadap kerja-kerja AWPF untuk perempuan dan anak, serta menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas informasi yang diberikan mengenai kondisi di Aceh.

Melalui pertemuan ini, AWPF berharap terbangun komunikasi dan dukungan yang berkelanjutan demi memastikan perempuan, anak, dan kelompok rentan di Aceh mendapatkan perlindungan serta pemenuhan hak yang layak, khususnya dalam masa pemulihan pascabencana, termasuk penguatan ekonomi perempuan dan akses pasar bagi produk-produk mereka.

Bener Meriah, 28 September 2026 — Aceh Women’s for Peace Foundation (AWPF) menyelenggarakan Pelatihan Pemasaran Bisnis Kopi dan Literasi Keuangan untuk Perempuan pada 25–28 September 2026 di Aula Rembele, Bale Atu, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam memasarkan produk kopi, memanfaatkan teknologi digital, serta mengelola keuangan usaha secara lebih terencana dan berkelanjutan.

Pelatihan yang mengusung tema “Perempuan Berdaya melalui Pemasaran Cerdas dan Keuangan Terencana demi Meningkatnya Kesejahteraan” ini diikuti oleh 20 perempuan yang terdiri atas petani kopi, pengusaha atau pelaku bisnis kopi, serta pendamping ekonomi masyarakat dari wilayah dampingan AWPF di Kabupaten Bener Meriah.

Direktur Aceh Women’s for Peace Foundation (AWPF), Irma Sari, S.H.I., mengatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi perempuan, khususnya mereka yang terlibat dalam sektor usaha kopi di Tanah Gayo. Menurutnya, perempuan memiliki peran penting dalam rantai ekonomi kopi, mulai dari kegiatan di kebun, pengolahan hasil panen, pengemasan, hingga pemasaran produk. Namun, kontribusi tersebut perlu didukung dengan peningkatan keterampilan bisnis, akses pasar, pemanfaatan teknologi digital, dan kemampuan mengelola keuangan usaha.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat karena memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menambah pengetahuan, berbagi pengalaman, dan mempelajari strategi yang dapat diterapkan secara langsung dalam mengembangkan usaha mereka. Kami berharap para peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga mampu mempraktikkannya untuk meningkatkan kualitas pemasaran, memperluas jangkauan pasar, dan mengelola keuangan usaha dengan lebih baik,” ujar Irma Sari.

Ia menambahkan bahwa penguatan ekonomi perempuan bukan hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan, tetapi juga dengan kemampuan perempuan untuk mengambil keputusan ekonomi, mengelola sumber daya yang dimiliki, serta menentukan arah pengembangan usaha secara mandiri. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas perempuan menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan ekonomi keluarga dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelatihan ini, peserta memperoleh materi mengenai pemasaran digital dan pemasaran online, strategi membangun bisnis kopi yang berdaya saing, serta literasi keuangan. Materi pemasaran digital disampaikan oleh Destika Gilang Lestari, yang membahas pemanfaatan media sosial dan platform online untuk memperkenalkan produk, membangun citra usaha, membuat konten promosi, dan menjangkau konsumen yang lebih luas.

Sementara itu, Bapak Sodiqin Gembel berbagi pengalaman dan strategi membangun bisnis kopi dari Tanah Gayo agar mampu bersaing dan menjangkau pasar yang lebih luas. Peserta juga mendapatkan materi dari Rizky Ardilla mengenai pengelolaan keuangan usaha, termasuk pencatatan pemasukan dan pengeluaran, pengelolaan modal dan keuntungan, serta pentingnya memisahkan keuangan rumah tangga dari keuangan bisnis.

Melalui sesi pembelajaran dan diskusi, peserta didorong untuk mengidentifikasi peluang pengembangan usaha masing-masing, memperbaiki strategi pemasaran, serta membangun kebiasaan pencatatan keuangan yang lebih tertib. Keterampilan tersebut diharapkan membantu perempuan memahami kondisi usaha secara lebih jelas dan mengambil keputusan bisnis berdasarkan perhitungan yang lebih baik.

AWPF memandang bahwa perempuan pelaku usaha kopi di Bener Meriah memiliki potensi besar untuk mengembangkan produk lokal Gayo. Potensi tersebut perlu didukung oleh peningkatan kapasitas, akses terhadap informasi dan pasar, serta penguatan jaringan usaha agar perempuan dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari kerja dan produk yang mereka hasilkan.

Pelatihan ini merupakan bagian dari upaya AWPF untuk memperkuat ketahanan ekonomi perempuan di Kabupaten Bener Meriah. AWPF berharap pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan dapat diterapkan secara berkelanjutan, sehingga usaha yang dikelola perempuan semakin mandiri, berkembang, dan mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan keluarga maupun masyarakat.

Gayo Setie, Bener Meriah, Aceh – 13 September 2026 — Upaya memperkuat perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan terus dilakukan di tingkat kampung. Salah satunya melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Mekanisme Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan yang dilaksanakan di Kampung Gayo Setie, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.

Kegiatan ini menjadi ruang bagi masyarakat dan perangkat kampung untuk membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya pencegahan kekerasan, mekanisme pelaporan, pendampingan korban, serta rujukan ke layanan yang tersedia. Mekanisme perlindungan di tingkat kampung diharapkan dapat memastikan bahwa perempuan, anak, dan kelompok rentan yang mengalami atau berisiko mengalami kekerasan dapat memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat dan aman.

Dalam diskusi tersebut, Direktur Aceh Women’s for Peace Foundation (AWPF), Irma Sari, yang hadir sebagai narasumber, menegaskan bahwa mekanisme perlindungan harus tersedia dan berfungsi di tingkat kampung.

“Mekanisme perlindungan penting ada di kampung karena kampung merupakan lingkungan terdekat dengan masyarakat. Dengan adanya mekanisme yang jelas, masyarakat dapat mengetahui ke mana harus melapor, siapa yang dapat memberikan pendampingan, dan bagaimana korban dapat memperoleh layanan yang dibutuhkan,” ujar Irma Sari.

Irma juga menekankan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab korban maupun keluarganya, tetapi merupakan tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah kampung. Warga perlu berani bersuara ketika mengetahui adanya kekerasan, tidak menyalahkan atau menstigma korban, serta membantu korban mendapatkan layanan kesehatan, hukum, dan dukungan psikososial.

Materi diskusi juga menunjukkan bahwa kekerasan dapat terjadi di lingkungan terdekat korban. Data SIMFONI PPA tahun 2024 mencatat 76 korban kekerasan di Kabupaten Bener Meriah, terdiri dari 40 korban anak dan 36 korban perempuan. Kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan tertinggi yang dialami anak, sementara kekerasan psikis dan fisik juga banyak dialami perempuan dewasa.

Karena itu, mekanisme perlindungan di Kampung Gayo Setie diarahkan untuk memperkuat peran perangkat kampung, kader, tokoh agama dan adat, serta masyarakat dalam melakukan pencegahan dan memberikan respons awal ketika terjadi kekerasan.

Dalam mekanisme yang diperkenalkan, masyarakat yang mengalami atau mengetahui kekerasan dapat melapor kepada Reje, kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), tokoh agama, atau tokoh adat. Selanjutnya, korban dapat dirujuk ke Puskesmas atau kepolisian, serta memperoleh penanganan dari UPTD PPA Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan kebutuhan kasus. Untuk kondisi darurat, korban atau saksi juga dapat langsung mengakses layanan kepolisian, fasilitas kesehatan, maupun SAPA 129.

Apresiasi untuk Reje Kampung Gayo Setie

Dalam kesempatan tersebut, Irma Sari juga menyampaikan apresiasi kepada Reje Kampung Gayo Setie, Bapak Muliadi, atas komitmennya dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat kampung.

Menurut Irma, pembentukan Satgas merupakan langkah penting karena menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah kampung untuk tidak membiarkan kasus kekerasan menjadi persoalan yang ditangani secara sendiri-sendiri oleh korban dan keluarganya.

“Kami mengapresiasi langkah Reje Kampung Gayo Setie, Bapak Muliadi, yang telah membentuk Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak. Ini merupakan langkah konkret untuk memastikan bahwa pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan menjadi bagian dari tanggung jawab kampung,” kata Irma.

Keberadaan Satgas diharapkan dapat memperkuat deteksi dini, menerima laporan masyarakat, memberikan pendampingan awal, menjaga kerahasiaan korban, serta menghubungkan korban dengan layanan yang sesuai. Materi mekanisme perlindungan juga menekankan prinsip kerahasiaan identitas korban, layanan tanpa diskriminasi, serta pendampingan psikologis dan hukum sesuai kebutuhan korban.

FGD ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memastikan mekanisme perlindungan tidak hanya berhenti pada pembentukan struktur, tetapi benar-benar dipahami dan dapat digunakan oleh masyarakat Kampung Gayo Setie.

“Perlindungan akan menjadi lebih kuat ketika masyarakat tidak diam, pemerintah kampung memiliki mekanisme yang jelas, dan korban mendapatkan dukungan tanpa stigma. Bersama-sama kita dapat menciptakan Kampung Gayo Setie yang lebih aman bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan,” tutup Irma Sari.

Banda Aceh, 1 Agustus 2026 – Aceh Women for Peace Foundation (AWPF) menyelenggarakan Pelatihan Penguatan Pemangku Adat dalam Perlindungan Perempuan di Komunitas pada 1–3 Agustus 2026 di Aula LPTQ Dinas Syariat Islam, Banda Aceh. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas para pemangku adat dan tokoh masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan yang berkeadilan, berpihak pada korban, serta bebas dari praktik diskriminasi.
Pelatihan diikuti oleh 25 peserta yang berasal dari Kabupaten Bener Meriah, terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Melalui pelatihan ini, peserta dibekali pemahaman mengenai perlindungan perempuan, keadilan gender, penyelesaian perkara yang berperspektif korban, serta penguatan peran lembaga adat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan.
Direktur Aceh Women for Peace Foundation (AWPF), Irma Sari, S.HI., dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemangku adat memiliki posisi yang sangat strategis dalam membangun sistem perlindungan perempuan di tingkat komunitas.
“Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para pemangku adat dalam memberikan perlindungan kepada perempuan di komunitas. Kami berharap setiap penyelesaian persoalan yang melibatkan perempuan dilakukan tanpa diskriminasi, menghormati hak-hak perempuan, serta mengedepankan prinsip keadilan yang berpihak kepada korban. Pemangku adat memiliki peran penting dalam memastikan setiap perempuan memperoleh rasa aman dan akses terhadap keadilan,” ujar Irma Sari.
Selama tiga hari pelaksanaan, peserta akan memperoleh materi dari para narasumber yang memiliki pengalaman dalam bidang hukum adat, keadilan gender, dan pemberdayaan masyarakat, yaitu:
• Asnawi Zainun, Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, yang membahas peran lembaga adat dalam perlindungan perempuan serta penguatan mekanisme penyelesaian perkara di tingkat gampong.
• Norma Manalu, aktivis keadilan gender, yang menyampaikan materi mengenai perspektif gender, hak-hak perempuan, serta pentingnya penyelesaian kasus yang berorientasi pada pemulihan korban.
• Budi Arianto, fasilitator pelatihan, yang memandu proses pembelajaran partisipatif, diskusi kelompok, dan penyusunan rencana tindak lanjut peserta.
Pelatihan ini dirancang secara interaktif melalui pemaparan materi, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi penyelesaian perkara, serta penyusunan rencana aksi yang dapat diterapkan di komunitas masing-masing. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara tokoh adat, tokoh agama, pemerintah kampung, dan masyarakat dalam membangun mekanisme perlindungan perempuan yang lebih efektif.
Melalui kegiatan ini, AWPF berharap para pemangku adat dapat menjadi agen perubahan yang mampu mendorong terciptanya komunitas yang aman, inklusif, dan menghormati hak-hak perempuan. Penguatan kapasitas ini juga diharapkan dapat mendukung penerapan nilai-nilai adat yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia, kesetaraan gender, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.

Medan, 17 Juli 2026 – Aceh Women for Peace Foundation (AWPF) melaksanakan kunjungan pembelajaran dan penguatan jejaring ke dua organisasi masyarakat sipil di Kota Medan, yaitu HAPSARI (Himpunan Serikat Perempuan Indonesia) dan BITRA Indonesia (Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia) pada 16–17 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pengetahuan, berbagi pengalaman, dan membangun kolaborasi dalam isu hak asasi manusia (HAM), kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, serta perlindungan kelompok rentan.

Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen AWPF untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui proses belajar bersama dengan organisasi yang memiliki pengalaman panjang dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat, khususnya perempuan, masyarakat adat, buruh, petani, dan kelompok rentan lainnya.

Delegasi AWPF dipimpin langsung oleh Direktur AWPF, Irma Sari, S.HI., bersama tim organisasi. Dalam setiap pertemuan, kedua belah pihak berdiskusi mengenai berbagai pendekatan dalam penguatan hak asasi manusia, pengorganisasian masyarakat, advokasi kebijakan, perlindungan perempuan, serta strategi membangun gerakan masyarakat sipil yang inklusif dan berkelanjutan.

Direktur AWPF, Irma Sari, S.HI., menyampaikan bahwa pembelajaran lintas organisasi merupakan bagian penting dalam memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil.

“Kunjungan ini menjadi ruang belajar yang sangat berharga bagi AWPF. Kami memperoleh banyak pengalaman mengenai bagaimana memperkuat pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam program-program pemberdayaan masyarakat, membangun partisipasi komunitas, serta memperkuat advokasi untuk perlindungan perempuan dan kelompok rentan. Kami percaya bahwa kolaborasi antarlembaga akan memperkuat gerakan masyarakat sipil dalam mewujudkan keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.”

Pada kunjungan ke HAPSARI, delegasi AWPF mempelajari pengalaman organisasi dalam membangun kepemimpinan perempuan di tingkat akar rumput, pengorganisasian komunitas, pendidikan kritis, serta penguatan kapasitas perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya di berbagai sektor.

Sementara itu, dalam kunjungan ke BITRA Indonesia, diskusi berfokus pada pendekatan pembangunan berbasis hak asasi manusia, pemberdayaan masyarakat desa, penguatan ekonomi masyarakat, advokasi kebijakan publik, serta pengembangan program yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan sosial.

Selain menjadi ajang berbagi praktik baik (best practices), pertemuan ini juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara AWPF, HAPSARI, dan BITRA Indonesia dalam mendukung perlindungan hak-hak perempuan, penguatan masyarakat sipil, serta peningkatan kapasitas komunitas di wilayah Aceh dan Sumatera Utara.

Melalui kegiatan ini, AWPF menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan organisasi yang responsif terhadap isu hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan perlindungan kelompok rentan melalui kolaborasi, pembelajaran, dan pertukaran pengalaman dengan berbagai mitra strategis di Indonesia.

Medan, 15 Juli 2026 – Aceh Women for Peace Foundation (AWPF) melakukan kunjungan resmi ke Konsulat Jerman di Medan pada 15 Juli 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan kemitraan internasional dan memperluas kerja sama dalam bidang hak asasi manusia, kesetaraan gender, pembangunan perdamaian, serta pemberdayaan masyarakat.

Delegasi AWPF dipimpin oleh Direktur AWPF, Irma Sari, S.HI., bersama tim organisasi. Kedatangan delegasi disambut dengan hangat oleh Bapak Daniel, Kepala Konsulat Jerman di Medan. Pertemuan berlangsung dalam suasana yang penuh keakraban dan saling menghargai, mencerminkan hubungan baik yang telah terjalin antara AWPF dan Pemerintah Jerman.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak berdiskusi mengenai perkembangan program-program pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, pembangunan perdamaian, serta tantangan yang dihadapi organisasi masyarakat sipil dalam memperkuat pemenuhan hak asasi manusia di Aceh. Diskusi juga menjadi kesempatan untuk bertukar pengalaman mengenai pentingnya kolaborasi lintas negara dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Direktur Aceh Women for Peace Foundation (AWPF), Irma Sari, S.HI., menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan oleh Konsulat Jerman di Medan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas sambutan yang sangat baik dari Bapak Daniel dan jajaran Konsulat Jerman di Medan. Pertemuan ini semakin memperkuat hubungan kemitraan yang telah terjalin sejak tahun 2024. Kami berharap komunikasi dan kerja sama yang baik ini dapat terus berkembang untuk mendukung perlindungan hak asasi manusia, pemberdayaan perempuan, dan pembangunan perdamaian di Aceh.”

AWPF telah menjalin kerja sama dengan Kedutaan Besar Jerman sejak tahun 2024 melalui berbagai inisiatif yang berfokus pada penguatan masyarakat sipil, perlindungan hak-hak perempuan, serta peningkatan kapasitas organisasi dalam mendorong pembangunan yang berkeadilan dan inklusif. Hubungan kemitraan tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai program yang dijalankan AWPF di tingkat komunitas.

Kepala Konsulat Jerman di Medan, Bapak Daniel, menyampaikan apresiasinya atas komitmen AWPF dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan memperkuat peran masyarakat sipil di Aceh. Beliau juga menyambut baik upaya AWPF untuk terus membangun kolaborasi dengan berbagai mitra internasional dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia dan kesetaraan.

Melalui kunjungan ini, AWPF berharap hubungan baik dengan Pemerintah Jerman dapat terus diperkuat sehingga membuka peluang kerja sama yang lebih luas dalam mendukung program-program pemberdayaan perempuan, perlindungan kelompok rentan, penguatan kapasitas masyarakat sipil, serta pembangunan perdamaian yang berkelanjutan.