Aceh Women’s for Peace Foundation (AWPF) atau Yayasan Perempuan Aceh untuk Perdamaian merupakan, Organisasi Masyarakat Sipil di Aceh yang memiliki konsern issue dalam mendorong Penegakan Hak Azasi Perempuan dan Membangun Perdamaian. AWPF didirikan sebagai respon atas keprihatinan beberapa aktivis Perempuan terhadap berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap Perempuan yang terus terjadi Pasca Konflik di Aceh, Indonesia.
KLIKKABAR.COM, SABANG – Sebanyak 30 pemuda/i yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Aceh Damai (IPAD) menggelar Rapat kerja Perdana (RAKERNA) denga Tema “Membangun Konsolidasi Kepemudaan dalam Mengisi Perdamaian di Aceh” di Gapang Kota Sabang, Jum’at-Senin, 31 Maret-3 April 2017.
Ikatan pemuda aceh (IPAD) ini dikukuhkan oleh Aceh Woman For Peace Foundation (AWPF) pada Tanggal 28 January 2017 kemarin, bertujuan untuk Continue Reading
| Hari Perempuan Internasional, Seribu Perempuan Buruh Tuntut ’14 Minggu Cuti Melahirkan’|
Hampir seribu perempuan buruh yang tergabung dalam Komite Perempuan IndustriALL Indonesia Council menggelar peringatan Hari Perempuan Internasional di ruas jalan di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (08/03).
Salah-seorang pengunjukrasa, Indah Saptorini, mengatakan aksi ini ditujukan untuk menuntut Pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi ILO No.183 tentang Perlindungan Maternitas, seperti dilaporkan Hilman Handoni untuk BBC Indonesia.
Continue Reading
Sri Lestari
BBC Indonesia
Komnas Perempuan Indonesia mengungkapkan terdapat 259.150 kasus kekerasan atas perempuan sepanjang tahun 2016, yang dihimpun dari data di Pengadilan Agama dan yang ditangani lembaga mitra pengadaan layanan di Indonesia.
Data yang himpun seluruh data yang dihimpun 94% berasal dari kasus/perkara yang ditangani pengadilan agama yaitu 245.548 kasus kekerasan terhadap istri yang berakhir dengan perceraian. Sementera kekerasan yang terjadi di ranah personal ditangani oleh lembaga mitra pengada layanan mencapai 10.205 kasus… Continue Reading
JOMBANG, FaktualNews.co – Kasus pemerkosaan terhadap Bunga (bukan nama sebenarnya), 13, bocah asal Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang dilaporkan ke Mapolres setempat bulan Maret 2016 lalu menuai perhatian dari 193 lembaga dari berbagai kota di Indonesia.
Ratusan lembaga yang mendukung langkah Jaringan Indonesia Beragam itu prihatin atas kasus yang kini hanya satu dari lima pelaku, yang berhasil ditangkap polisi. Sebagai bentuk dukungan supaya kasus tersebut segera diungkap dengan seadil-adilnya, lembaga ini mengirim surat kepada Kapolres Jombang, AKBP Agung Marlianto.
Ruby Kholifah, Juru Bicara Jaringan Indonesia Beragam, dalam keterangan tertulisnya yang diterima FaktualNews, Minggu (19/3/2017) menyatakan…
Continue Reading
Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen
Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi terhadap Perempuan)
Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia)
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia
Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P-KDRT)
Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Pemerintah No. 03 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki | Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka 15 Agustus 2005
Qanun No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
Qanun No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat
Qanun No. 06 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat
Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
Qanun No. 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh
Peraturan Gubernur Aceh No. 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan Adat dan Istiadat
Foto: Ilustrasi kebiri kimia (Pantau.com/Amin H. Al Bakki)
Siapa pun orang dengan kemanusiaannya akan sedih, berduka, marah dan mengutuk atas kejahatan seksual yang menimpa Yuyun (14). Setiap orang setuju, pelaku pemerkosa dan pembunuh harus dikenakan hukuman berat yang berefek jera. Hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual pun diwacanakan. Efektifkah?
Berikut 10 alasan mengapa hukuman kebiri tidak efektif bagi pelaku kejahatan seksual:
1. Mana yang Sakit, Mana yang Diobati
Menurut Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSJKI), kejahatan seksual terjadi tidak semata-mata dipicu oleh dorongan seksual yang tidak terkendali akibat ketidakseimbangan hormonal. Kejahatan seksualjuga terjadi karena karena gangguan kepribadian antisosial/psikopat, penyalahgunaan zat, gangguan rasa percaya diri, gangguan pengendalian impuls dan gangguan psikis lain. Ini senada dengan pendapat dari Perhimpunan Dokter Spesialis Andrologi Indonesia (Persandi). Continue Reading
Sumber Foto: https://www.matamatapolitik.com/islam-dan-demokrasi-apa-yang-dunia-arab-bisa-pelajari-dari-indonesia/
Kami perempuan Indonesia sebagai warga negara sekaligus ibu, isteri, kakak, saudara, dan anak mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk ikut serta menghadirkan Pemilihan Umum yang damai, bersih, tertib dan bermartabat demi masa depan bangsa yang lebih baik. Mari kita laksanakan tanggung jawab merawat Indonesia dengan menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani masing-masing pada tanggal 9 Juli 2014. Pada momen bersejarah ini, setiap anak bangsa punya peran penting untuk membebaskan diri dan seluruh negeri ini dari praktik-praktik curang, ancaman takut dan tindak kekerasan dalam bentuk apapun dan di kubu mana pun.
Kami menghimbau segenap penyelenggara pemilu- KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan- untuk memastikan proses pemilihan yang akuntabel. Kami juga menghimbau aparat keamanan dan ketertiban agar memberikan rasa aman yang nyata bagi setiap warga negara yang besok menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih dan dipilih. Continue Reading
Banda Aceh(Berita): Aceh Women’s for Peace Foundation (AWPF) melaksanakan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan sebagai upaya penghapusan kekerasan yang dialami kaum wanita di seluruh dunia.
“Kampanye penghapusan kekerasan terhadap perempuan ini kami laksanakan selama 16 hari,25 November – 10 Desember 2012 di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh,” kata Direktur AWPF, Irma Sari di Banda Aceh, Minggu.[2/12]
Kampanye dengan tema memperkuat perdamaian Aceh, hapus kekerasan terhadap perempuan tersebut dilaksanakan dengan cara menggelar pementasan seni, membuka pengaduan kekerasan melalui jaringan telpon dan internet serta talkshow di media elektronik. Continue Reading
Bertempat di kantor Aceh Women’s for Peace Foundation, Jurnal Perempuan mengadakan acara Gathering SJP (Sahabat Jurnal Perempuan) wilayah Aceh dan sekitarnya pada Minggu, 22 Mei 2016. Acara yang bertujuan untuk mempererat ikatan persabahatan dan menggali masukan dari SJP ini dibuka oleh ketua AWPF Irma Sari yang menyampaikan ucapan terima kasih pada SJP yang hadir dan pada Jurnal Perempuan yang memberi kepercayaan untuk memfasilitasi tempat. Gadis Arivia, Pendiri sekaligus Direktur Eksekutif Jurnal Perempuan, kemudian menjelaskan maksud diselenggarakannya pertemuan SJP tersebut. Gadis menjelaskan pada kegiatan di Minggu pagi tersebut JP ingin mendengar masukan dari para Sahabat JP agar ke depan JP menjadi semakin baik apalagi menjelang usianya yang akan mencapai 20 tahun pada Agustus nanti. Demikian juga sebaliknya JP juga ingin mendengar dari para SJP Aceh yang meliputi kalangan akademisi dan aktivis atas kondisi perjuangan perempuan Aceh yang aktual. Gadis kemudian memperkenalkan staf JP dan dilanjutkan dengan perkenalan SJP. Continue Reading
